Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Ayok Rumbruren mengingatkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengutamakan mutu dan kualitas dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini bertujuan agar pelaksanaan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak perbaikan gizi terhadap peserta didik, kelompok rentan, dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai penerima manfaat.
“Karena itu, kualitas makanan harus menjadi prioritas utama, bukan berorientasi pada bisnis atau keuntungan dari program MBG,” kata Obet saat sosialisasi di Manokwari, Sabtu.
Menurut dia, keberhasilan program MBG harus ditopang dengan penerapan standar keamanan pangan dan nilai gizi yang maksimal, serta konsistensi penyajian makanan sesuai kebutuhan kesehatan dari penerima manfaat.
Baca juga: MBG dan narasi pemotongan anggaran pendidikan
Dapur SPPG sebagai pelaksana teknis di lapangan memiliki peran sangat strategis dalam memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan bagi penerima manfaat harus aman, higienis, bergizi, dan layak untuk dikonsumsi.
“Supaya tidak ada lagi terjadi kasus keracunan MBG, atau ditemukan roti berjamur. Maka dari itu, semua petugas SPPG wajib memberikan pelayanan maksimal,” ujarnya.
Ia mengatakan, Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan sebagai mitra kerja akan melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan program MBG di seluruh wilayah Papua Barat, termasuk Manokwari.
Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek kualitas bahan baku, proses pengolahan, mekanisme penyaluran makanan, hingga dampak program terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda.
Baca juga: Menakar "Dapur Rp 500 Juta", sebuah revolusi tata kelola MBG
“Kami mau supaya program MBG ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas saja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala,” ucap Obet.
Ia mendorong pemerintah daerah melalui instansi teknis untuk berperan aktif melakukan pembinaan kepada penyelenggara dapur SPPG, termasuk memastikan keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam penyusunan menu makan.
Pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan peserta didik penerima manfaat program MBG selaras dengan upaya pemerintah menekan angka prevalensi stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kemarin-kemarin masih ada beberapa kasus keracunan, dan saya harap ke depannya kasus seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita semua mau supaya generasi masa depan itu lebih sehat,” ujar Obet.
Baca juga: Kemensos usul relawan sosial dilibatkan antar MBG ke lansia
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengatakan, jumlah dapur SPPG di wilayah Manokwari hingga periode Februari 2025 sebanyak 22 unit dengan penerima manfaat MBG 53.127 orang.
Ada SPPG yang saat ini dihentikan sementara operasional karena ditemukan kasus roti berjamur di SD Negeri 22 Wosi, dan SPPG penyedia makanan tidak layak hingga menyebabkan sejumlah siswa SMA Negeri 2 Manokwari keracunan.
“SPPG yang dihentikan sementara itu belum dapat digantikan oleh SPPG lain, karena kapasitas produksi dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat. Produksi MBG di Manokwari per hari 2.000 porsi," ujarnya.
Baca juga: Seskab: MBG tak kurangi anggaran pendidikan
Hal ini bertujuan agar pelaksanaan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak perbaikan gizi terhadap peserta didik, kelompok rentan, dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai penerima manfaat.
“Karena itu, kualitas makanan harus menjadi prioritas utama, bukan berorientasi pada bisnis atau keuntungan dari program MBG,” kata Obet saat sosialisasi di Manokwari, Sabtu.
Menurut dia, keberhasilan program MBG harus ditopang dengan penerapan standar keamanan pangan dan nilai gizi yang maksimal, serta konsistensi penyajian makanan sesuai kebutuhan kesehatan dari penerima manfaat.
Baca juga: MBG dan narasi pemotongan anggaran pendidikan
Dapur SPPG sebagai pelaksana teknis di lapangan memiliki peran sangat strategis dalam memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan bagi penerima manfaat harus aman, higienis, bergizi, dan layak untuk dikonsumsi.
“Supaya tidak ada lagi terjadi kasus keracunan MBG, atau ditemukan roti berjamur. Maka dari itu, semua petugas SPPG wajib memberikan pelayanan maksimal,” ujarnya.
Ia mengatakan, Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan sebagai mitra kerja akan melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan program MBG di seluruh wilayah Papua Barat, termasuk Manokwari.
Pengawasan yang dilakukan mencakup aspek kualitas bahan baku, proses pengolahan, mekanisme penyaluran makanan, hingga dampak program terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda.
Baca juga: Menakar "Dapur Rp 500 Juta", sebuah revolusi tata kelola MBG
“Kami mau supaya program MBG ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas saja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala,” ucap Obet.
Ia mendorong pemerintah daerah melalui instansi teknis untuk berperan aktif melakukan pembinaan kepada penyelenggara dapur SPPG, termasuk memastikan keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam penyusunan menu makan.
Pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan peserta didik penerima manfaat program MBG selaras dengan upaya pemerintah menekan angka prevalensi stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kemarin-kemarin masih ada beberapa kasus keracunan, dan saya harap ke depannya kasus seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita semua mau supaya generasi masa depan itu lebih sehat,” ujar Obet.
Baca juga: Kemensos usul relawan sosial dilibatkan antar MBG ke lansia
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengatakan, jumlah dapur SPPG di wilayah Manokwari hingga periode Februari 2025 sebanyak 22 unit dengan penerima manfaat MBG 53.127 orang.
Ada SPPG yang saat ini dihentikan sementara operasional karena ditemukan kasus roti berjamur di SD Negeri 22 Wosi, dan SPPG penyedia makanan tidak layak hingga menyebabkan sejumlah siswa SMA Negeri 2 Manokwari keracunan.
“SPPG yang dihentikan sementara itu belum dapat digantikan oleh SPPG lain, karena kapasitas produksi dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat. Produksi MBG di Manokwari per hari 2.000 porsi," ujarnya.
Baca juga: Seskab: MBG tak kurangi anggaran pendidikan
