jpnn.com - Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai Board of Peace (BoP) adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan ditandatangani pada November 2025 lalu.
Bila dibaca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
BACA JUGA: PDIP Kritik Keputusan Prabowo Masuk BoP Tanpa Dibahas di DPR
"Di dalam Resolusi DK PBB 2803 itu disebutkan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina," kata Teguh dalam pernyataan resminya, Jumat (27/2).
Selain itu, juga akan dibangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
BACA JUGA: Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu Bareskrim
Point ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistance, atau hidup berdampingan secara damai, sambung Teguh.
Dasasila Bandung yang disebutnya adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Indonesia.
BACA JUGA: Honorer TMS Mulai Dialihkan ke Outsourcing, Gaji Tinggi, PPPK Downgrade Sedikit Tergoda
Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengatakan, pihak Palestina sendiri menyadari dan menghormati berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan negara itu dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.
“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia,” kata dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Teguh mencontohkan, pertemuan pejabat baru Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia belakangan ini memperlihatkan kepercayaan Palestina pada langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mengimbau teman-teman yang masih mencurigai BoP dan posisi Indonesia di dalamnya agar membaca lagi dengan teliti Resolusi DK PBB 2803. Kritik adalah hal yang kita perlukan untuk mengingatkan," ucap Teguh.
Dia mengimbau, agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kritik disampaikan dalam kerangka yang pasti. Selain itu, alangkah bijaknya sama-sama membaca lagi Resolusi DK PBB 2803 dengan teliti. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad
