Setelah memulai lawatan ke empat negara pada Senin (16/2/2026) dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air pada Jumat (27/2/2026). Selama 12 hari, Presiden melawat ke empat negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jordania, dan Uni Emirat Arab. Apa saja hasil lawatannya ini?
Setelah bertolak dari Jakarta, Senin (16/2/2026), Presiden Prabowo tiba di Washington DC, AS, pada Selasa (17/2/2026) pukul 11.55 waktu setempat dan mendarat di Pangkalan Militer Andrews.
Sehari berikutnya, Presiden langsung menghadiri sesi roundtable Business Summit di US Chamber of Commerce. Di hadapan para pemimpin bisnis Indonesia dan Amerika Serikat, ia menegaskan pentingnya penguatan kerja sama ekonomi dan kepastian usaha.
Dalam forum tersebut, Presiden menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman senilai 38,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 645 triliun yang mencakup sektor mineral kritis, energi, agrikultur, tekstil, furnitur, hingga semikonduktor. Malam harinya, dalam Gala Iftar Dinner, Presiden menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan dagang kedua negara akan memperkuat kemitraan strategis Indonesia–AS.
Sehari kemudian, Kamis (19/2/2026), Prabowo menghadiri Inaugural Meeting Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Donald Trump United States Institute of Peace. Forum tersebut menandai peluncuran mekanisme internasional untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik, terutama di Gaza.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 personel dalam International Stabilization Force (ISF).
Masih pada hari yang sama, Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia–AS. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan membuka babak baru kerja sama bilateral di kawasan Indo-Pasifik.
Sehari setelah penandatanganan tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kebijakan tarif yang sebelumnya diberlakukan Presiden Trump tidak sah secara hukum, sehingga skema tarif disesuaikan menjadi 10 persen.
Agenda di Washington ditutup dengan pertemuan bersama 12 pimpinan perusahaan investasi global pada Jumat (20/2/2026). Para CEO tersebut mengelola total aset sekitar 16 triliun dolar AS.
Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional serta komitmen terhadap stabilitas dan kepastian hukum, sementara diskusi berlangsung hampir dua jam dan dilanjutkan secara satu per satu untuk membahas peluang kerja sama yang lebih konkret.
Dari Washington, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungan ke London, Inggris.
Pada Senin (23/2/2026), Prabowo menyaksikan penandatanganan kerja sama antara BPI Danantara dan Arm Limited untuk mempercepat penguasaan teknologi semikonduktor nasional. Kerja sama ini mencakup rencana pelatihan 15.000 insinyur Indonesia dalam ekosistem desain chip Arm sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis teknologi.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto seusai acara penandatanganan kerja sama, Arm menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Adapun pengembangan desain chip nasional akan difokuskan pada enam bidang intellectual property strategis.
“Enam ini merupakan IP, intellectual property, yang kita bisa pilih apakah satu untuk teknologi otomotif, kedua internet of things, ketiga terkait dengan data center, kemudian bisa juga tentang home appliances, yang dua lagi kita bisa pilih apakah kita mau yang futuristic, terutama autonomous vehicle, dan quantum computing, dan yang lain. Jadi ini semua masih dibahas nanti dengan Danantara, sehingga ini IP-nya akan dipegang oleh Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengharapkan kemitraan tersebut dapat memberikan dampak luas bagi pengembangan industri nasional sekaligus memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia.
“Memang akan ada enam industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini dan rencananya juga seperti yang sampaikan Pak Menko ada 15.000 engineer kita yang akan di-train, dilatih oleh Arm ini baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya,” ujar Rosan.
Lawatan Prabowo ke Inggris ini hanya berselang sebulan dari kunjungan sebelumnya. Pertengahan Januari lalu, Prabowo sempat bertemu dengan PM Starmer di Kantor PM Inggris, London, Selasa (20/1/2026).
Setelah dari Inggris, Presiden kemudian bertolak ke Amman, Kerajaan Jordania Hasyimiah, dan tiba pada Selasa (24/2/2026) malam. Memasuki wilayah udara Jordania, pesawat kepresidenan mendapat pengawalan kehormatan dari pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Kerajaan Jordania. Setibanya di Bandar Udara Militer Marka, Presiden disambut Putra Mahkota Al Hussein bin Abdullah II.
Keesokan harinya, Rabu (25/2/2026), Presiden Prabowo bertemu Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Basman.
Kedua pemimpin sepakat memperkuat koordinasi kemanusiaan untuk Gaza dan mendukung upaya stabilisasi kawasan. Presiden kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap Solusi Dua Negara. Menutup kunjungan, Raja Abdullah II secara langsung mengantar Presiden ke bandara dan melepas keberangkatan di bawah tangga pesawat, yang kembali dikawal empat F-16 hingga keluar wilayah udara Jordania.
Rangkaian kunjungan kerja ditutup di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (26/2/2026).
Presiden Prabowo bertemu Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dalam dialog bilateral yang membahas peningkatan investasi dan penguatan kemitraan strategis. Momentum ini bertepatan dengan bulan Ramadhan, di mana kedua pemimpin menunaikan salat berjemaah dan berbuka puasa bersama di Istana Qasr Al Bahr.
“Pertemuan membahas kerja sama peningkatan investasi. Bilateral ditingkatkan. UEA ingin meningkatkan investasinya di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan.
Presiden Prabowo menyambut baik komitmen tersebut dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus memperkuat iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi investor UEA dalam berbagai sektor prioritas nasional.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama menilai, lawatan ke empat negara tersebut lebih banyak mencerminkan ambisi pribadi Presiden Prabowo untuk mencari panggung internasional ketimbang strategi konsisten untuk memperkuat posisi Indonesia.
Meskipun ada sejumlah komitmen investasi dan kerja sama yang diumumkan, sebagian besar masih berupa nota kesepahaman. Artinya, manfaat ekonominya belum bisa langsung dirasakan, bahkan keuntungan yang nyata bagi Indonesia masih sangat terbatas.
Dari sisi geopolitik, lanjutnya, kunjungan kenegaraan kali ini lebih menonjolkan citra Prabowo sebagai pemimpin yang ingin tampil di forum global. Padahal langkah ini tidak otomatis meningkatkan posisi tawar Indonesia. Justru ada risiko bahwa Indonesia dipersepsikan terlalu dekat dengan forum kontroversial seperti Dewan Perdamaian yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi prinsip bebas‑aktif.
“Keuntungan terbesar dari kunjungan ini adalah reputasi jangka pendek bagi Presiden Prabowo. Indonesia terlihat aktif, tetapi apakah itu benar-benar menguntungkan negara masih belum jelas. Tanpa tindak lanjut konkret, kunjungan ini bisa berakhir sebagai pencitraan politik semata,” ujar Virdika saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Di sisi lain, kata Virdika, Indonesia menghadapi risiko ekonomi yang signifikan setelah kunjungan Prabowo.
Meskipun Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif Trump, tarif baru yang ditetapkan yakni mulai dari 10 persen yang kemudian meningkat menjadi 15 persen masih memberatkan produk Indonesia yang tetap dikenakan tarif 19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dagang yang diumumkan dalam kunjungan ini bisa kehilangan nilai jika masalah tarif tidak segera diselesaikan secara diplomatik.
Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menimbulkan risiko politik. Menurutnya, forum internasional ini berpotensi menempatkan Indonesia terlalu dekat dengan kepentingan Amerika Serikat. Hal itu bisa menimbulkan resistensi domestik dan merusak kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini menjaga prinsip bebas-aktif.
Ia pun mengingatkan risiko reputasi Indonesia dalam setiap ucapan Presiden. Salah satunya, pernyataan tentang pengiriman 20.000 pasukan stabilisasi yang kemudian berubah menjadi sekitar 8.000 pasukan bisa menjadi sorotan negatif di media internasional sekaligus melemahkan kredibilitas Indonesia dalam melaksanakan komitmen internasional.
"Saya pikir pemerintah harus lebih hati‑hati dalam membuat janji publik yang sulit dipenuhi," katanya.
