Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil alokasi dana dari sektor kesehatan maupun pendidikan.
Hal ini disampaikan Dadan dalam rangka merespons narasi yang menyebut anggaran MBG berasal dari pos pendidikan.
Ia menjelaskan struktur anggaran MBG yang terintegrasi ke dalam fungsi kesehatan maupun pendidikan itu tanpa mengurangi pos anggaran yang sudah ada di kementerian terkait.
"Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp 24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan. Tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik," ujar Dadan kepada wartawan di SPPG Cibuluh 1 Kota Bogor pada Sabtu (28/2).
Dadan merinci target penerima manfaat MBG yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Sementara untuk kelompok anak sekolah, santri, atau sekolah keagamaan lainnya, anggaran dialokasikan masuk dalam fungsi pendidikan.
"Ini tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik," kata Dadan.
“Kemudian juga tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru. Karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik hampir 10 persen,” tambahnya.
Hal ini juga sudah direspons Istana melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya. Ia menegaskan anggaran MBG tidak mengurangi anggaran pos pendidikan.
"Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyatakan berdasarkan lampiran UU APBN 2026, anggaran MBG tercantum dalam anggaran pendidikan.
Ia menyebut dari total Rp 769.000.000.000.000 anggaran pendidikan, sebesar Rp 223.500.000.000.000 dialokasikan untuk MBG.
“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kami dari Komisi X DPR RI merasa perlu menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data,” ujar Esti saat konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).
