Pernyataan seorang alumni penerima beasiswa negara yang mengatakan, “cukup saya saja yang WNI, anak jangan”, segera memantik polemik. Media sosial ramai, komentar berseliweran, dan publik terbelah antara yang membela hak individu dan yang mempertanyakan sikap kebangsaan. Namun kegelisahan saya justru tidak muncul dari hiruk-pikuk itu. Ia lahir dari ruang yang jauh lebih sunyi: meja makan di rumah, dalam percakapan singkat dengan istri, seusai kami membaca berita tersebut.
“Pendidikan tinggi di luar negeri ternyata tidak menjamin kebijaksanaan,” ucap istri saya lirih. Tidak ada nada marah, tidak pula sikap menghakimi. Kalimat itu terdengar biasa saja, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia terasa menampar. Sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya menangkapnya sebagai kegelisahan yang lebih dalam: kegelisahan tentang arah pendidikan, tentang cara kita memaknai kebangsaan, dan tentang tanggung jawab moral seorang warga negara.
Di Balik Dalih Hak Individu
Perdebatan ini sering kali berhenti pada satu argumen: itu hak pribadi. Secara hukum, memang benar. Negara memberi ruang pilihan kewarganegaraan dalam koridor tertentu. Namun publik sesungguhnya tidak sedang memperdebatkan pasal demi pasal. Yang dipersoalkan adalah makna di balik pernyataan itu, terlebih karena ia datang dari seseorang yang pernah dididik dengan dana publik, dengan harapan kelak memberi makna bagi bangsa.
Dalam Pendidikan Pancasila, kami mengajarkan bahwa kewarganegaraan bukan semata urusan administrasi. Ia bukan hanya paspor atau dokumen. Ia adalah ikatan batin, sejarah, dan tanggung jawab. Ada hak di dalamnya, tetapi juga ada kewajiban dan rasa memiliki. Maka ketika kewarganegaraan, bahkan kewarganegaraan anak, dibicarakan seolah cukup, selesai, atau tidak terlalu penting, publik membaca pesan yang melampaui kalimat itu sendiri.
Global, tetapi Kehilangan Arah
Percakapan di rumah berlanjut. Istri saya bertanya, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau cara berpikir tentang bangsa sendiri justru kering. Saya terdiam. Pertanyaan itu mengingatkan saya pada ruang kelas. Saya mengajar siswa-siswa yang cerdas, kritis, dan akrab dengan wacana global. Mereka lancar berbicara tentang dunia tanpa batas, tetapi sering gagap ketika diminta menjelaskan apa arti menjadi warga negara Indonesia.
Di sinilah persoalan itu terasa nyata. Pendidikan tinggi sering kita rayakan sebagai puncak keberhasilan. Nama kampus, gelar akademik, dan pengalaman luar negeri menjadi simbol prestige. Namun kecerdasan intelektual tidak selalu sejalan dengan kedewasaan moral. Wawasan global tidak otomatis menumbuhkan kepekaan kebangsaan.
Anak sebagai Cermin Masa Depan
Pernyataan tentang kewarganegaraan anak bukan perkara kecil. Anak adalah simbol keberlanjutan. Cara orang tua memandang status kewarganegaraan anaknya mencerminkan cara ia melihat masa depan dan identitas kolektif. Ketika kewarganegaraan diperlakukan sebatas pilihan teknis, tanpa kepekaan nilai, wajar jika publik merasa terusik.
Sebagai guru Pendidikan Pancasila, saya melihat ini sebagai peringatan. Barangkali kita terlalu lama memandang pendidikan hanya sebagai jalan mobilitas sosial dan alat bersaing di dunia global. Kita sibuk mengejar capaian kognitif, tetapi lalai melatih refleksi etis. Kita rajin mengukur prestasi, tetapi jarang menguji kedalaman makna.
Pendidikan dan Amanah Publik
Istri saya kembali berujar, mungkin kita terlalu percaya sekolah bisa menggantikan proses menjadi manusia. Kalimat itu terdengar pahit, tetapi jujur. Pendidikan memang penting, tetapi ia bukan satu-satunya ruang pembentukan watak. Tanpa kesadaran diri dan dialog dengan nilai kebangsaan, pendidikan justru bisa melahirkan manusia-manusia cakap yang tercerabut dari makna.
Program beasiswa negara, dalam konteks ini, seharusnya dipahami sebagai amanah moral, bukan sekadar investasi finansial. Dana publik yang dikeluarkan membawa harapan bahwa penerimanya kembali bukan hanya dengan gelar dan jaringan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kepekaan sebagai warga negara.
Pertanyaan yang Perlu Dijawab Bersama
Kita tidak sedang menolak dunia global atau memaksakan nasionalisme sempit. Dunia memang berubah, mobilitas manusia meningkat, dan identitas menjadi semakin cair. Namun di tengah perubahan itu, kepekaan dalam bertutur dan bersikap tetap penting, terutama ketika berbicara di ruang publik. Ada perbedaan antara membuat pilihan pribadi dan menyampaikannya dengan cara yang mengabaikan perasaan kolektif.
Percakapan saya dengan istri malam itu berakhir tanpa kesimpulan besar. Yang tertinggal hanyalah kegelisahan. Pendidikan bisa membawa seseorang menembus batas negara, tetapi belum tentu mendekatkannya pada kebijaksanaan. Sebagai guru Pendidikan Pancasila, kegelisahan itu terasa personal sekaligus profesional. Jika pendidikan tidak menolong manusia memahami bangsanya sendiri dengan lebih bijak, lalu untuk apa semua gelar, semua pengalaman global, dan semua biaya publik itu kita keluarkan?
