jpnn.com, JAKARTA - Eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah, berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi.
Beberapa maskapai dilaporkan melakukan perubahan rute maupun penundaan jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.
BACA JUGA: Pemerintah Genjot Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah, HIPKA Dorong Garuda Perkuat Sinergi
Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih berada di Tanah Air dan tengah menunggu jadwal keberangkatan.
Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi.
BACA JUGA: Anggota DPR Kamrussamad Dukung Percepatan Ekosistem Ekonomi Haji-Umrah Terintegrasi
Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan dan otoritas setempat.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat.
BACA JUGA: Gandeng Pelaku Usaha Travel, BSI Luncurkan Tabungan Umrah
“Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo dalam siaran persnya, Sabtu (28/2).
Ia juga meminta agar seluruh PPIU senantiasa menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
“Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah umrah Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Kementerian juga mengimbau seluruh pihak untuk mematuhi setiap arahan dan imbauan resmi pemerintah, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sehingga menimbulkan kepanikan.
Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh jemaah dan memastikan setiap penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah. (esy/jjpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
