Mataram (ANTARA) - Air Bendungan Batujai pagi itu tampak tenang. Permukaannya memantulkan langit Praya yang biru, dikelilingi sabuk hijau yang sejak 2010 ditetapkan sebagai hutan kota.
Selama bertahun-tahun, kawasan yang berada di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dikenal sebagai ruang terbuka, tempat warga berolahraga, memancing, atau sekadar menikmati senja.
Kini, arah angin pembangunan bertiup berbeda. Batujai disiapkan menjadi hub seaplane pertama di NTB, yakni pusat penghubung berbagai rute pesawat amfibi yang sekaligus berfungsi sebagai waterbase atau bandara di atas air dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Gagasan ini bukan sekadar wacana. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal kuat melalui kemudahan regulasi pengoperasian pesawat amfibi. Pemerintah daerah meneken kerja sama dengan investor untuk pembangunan hanggar dan fasilitas pendukung.
Sebanyak 14 jenis izin disebut telah dipenuhi. Dua unit pesawat disiapkan pada tahap awal, dengan landasan air sekitar 400 meter. Targetnya jelas, memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung agenda internasional seperti MotoGP di Mandalika.
Di atas kertas, ini terdengar menjanjikan. Namun, seperti setiap proyek besar, ia menyimpan peluang sekaligus tantangan yang perlu ditelaah lebih dalam.
Pariwisata berkualitas
NTB adalah provinsi kepulauan dengan sebaran destinasi wisata yang luas. Dari Lombok hingga Sumbawa, dari Gili hingga Teluk Saleh, jarak dan waktu tempuh sering menjadi kendala.
Di sinilah seaplane diproyeksikan mengambil peran. Kedekatan Batujai dengan Bandara Internasional Lombok (BIL) memberi keunggulan intermoda.
Wisatawan yang mendarat di bandara dapat berpindah ke pesawat air dalam waktu singkat, lalu terbang rendah menuju pulau-pulau kecil tanpa harus menempuh perjalanan darat berjam-jam.
Model seperti ini telah lama diterapkan di Maladewa dan sebagian Kanada. Pesawat amfibi menjadi tulang punggung konektivitas destinasi premium. NTB tampaknya ingin mengambil ceruk serupa, menyasar wisatawan berkualitas yang menghargai kecepatan dan eksklusivitas.
Secara ekonomi, potensi efek berganda terbuka. UMKM sekitar bendungan dapat tumbuh. Jasa transportasi lokal, katering, hingga perawatan pesawat akan menyerap tenaga kerja.
Pemerintah daerah menyebut analisis dampak lingkungan telah dilakukan dan dinyatakan aman. Investor juga berkomitmen membangun hanggar di lahan sekitar 50 are pada tahap awal.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan hanya soal izin dan infrastruktur. Apakah Batujai siap menjadi simpul baru ekosistem pariwisata udara tanpa menggerus fungsi sosial dan ekologisnya?
Sabuk hijau
Batujai bukan ruang kosong. Ia pernah ditegaskan sebagai kawasan sabuk hijau dan hutan kota seluas 83 hektare. Fungsi ekologisnya penting sebagai ruang terbuka, resapan air, dan paru-paru kota Praya. Sejarahnya juga mencatat polemik pemanfaatan lahan pasang surut yang melibatkan petani penggarap.
Transformasi menjadi hub seaplane berarti penataan ulang ruang. Walau disebut tidak berdampak negatif terhadap nelayan dan lingkungan, publik tetap perlu diyakinkan melalui transparansi data dan pemantauan berkelanjutan. Kebisingan, potensi pencemaran bahan bakar, serta perubahan pola aktivitas di perairan harus dikelola ketat.
Di sisi lain, kawasan ini juga pernah disorot soal keamanan wisata. Pada 2010, muncul dorongan pembangunan pos pengamanan karena maraknya gangguan kriminal. Artinya, Batujai memiliki pekerjaan rumah lama terkait tata kelola kawasan.
Menambah fungsi sebagai waterbase akan meningkatkan intensitas aktivitas. Tanpa sistem keamanan terpadu dan pengawasan profesional, citra wisata bisa tergerus.
Kritik lain menyasar aspek keberlanjutan bisnis. Dua pesawat pada tahap awal mungkin cukup sebagai perintis. Tetapi apakah permintaan pasar benar-benar siap? Seaplane menyasar segmen tertentu dengan tarif relatif tinggi.
Jika okupansi rendah, proyek bisa stagnan. Pemerintah daerah perlu memastikan ada integrasi paket wisata, promosi terpadu, dan koneksi rute yang realistis.
Di sinilah pentingnya pendekatan bertahap. Alih-alih langsung membangun skala besar, Batujai dapat menjadi laboratorium inovasi transportasi udara air nasional. Uji coba rute terbatas, evaluasi dampak lingkungan berkala, serta pelibatan masyarakat sekitar harus menjadi prinsip.
Arah pembangunan
Membangun hub seaplane di kawasan Bendungan Batujai bukan sekadar menghadirkan moda transportasi baru di permukaan air. Proyek ini menyentuh wajah pembangunan NTB secara lebih mendasar, yakni tentang arah, karakter, dan keberpihakan.
Pertanyaannya sederhana namun krusial, apakah NTB ingin mengejar pariwisata yang serba cepat dan eksklusif, atau membangun model yang inklusif dan memberdayakan? Idealnya, dua orientasi itu tidak dipertentangkan.
Kecepatan konektivitas dan kualitas layanan dapat berjalan seiring dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Jawabannya terletak pada desain kebijakan yang cermat. Pertama, tata kelola lingkungan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar lampiran administratif.
Audit independen secara berkala, penetapan zona aman bagi aktivitas warga, serta penerapan standar operasional penerbangan yang ketat menjadi prasyarat mutlak.
Batujai memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan sabuk hijau dan ruang terbuka publik. Identitas ini tidak boleh tergerus oleh euforia investasi.
Kedua, manfaat ekonomi harus benar-benar dirasakan oleh warga sekitar. Skema kemitraan dengan UMKM, pelatihan tenaga kerja, hingga peluang usaha turunan dari aktivitas waterbase perlu dirancang sejak awal.
Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Justru merekalah yang semestinya menjadi bagian dari rantai nilai baru yang tercipta.
Ketiga, integrasi dengan agenda pariwisata nasional harus dipastikan agar Batujai tidak berdiri sendiri. Ia harus menjadi simpul konektivitas Indonesia timur, terhubung dengan destinasi lain secara strategis dan berkelanjutan.
Keberanian NTB patut diapresiasi sebagai wujud optimisme membaca peluang baru. Namun optimisme tanpa kehati-hatian bisa melahirkan paradoks pembangunan.
Batujai sedang menatap langit baru. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap pesawat yang mendarat di atas airnya tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat. Di situlah ujian sesungguhnya ambisi besar ini.
Selama bertahun-tahun, kawasan yang berada di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dikenal sebagai ruang terbuka, tempat warga berolahraga, memancing, atau sekadar menikmati senja.
Kini, arah angin pembangunan bertiup berbeda. Batujai disiapkan menjadi hub seaplane pertama di NTB, yakni pusat penghubung berbagai rute pesawat amfibi yang sekaligus berfungsi sebagai waterbase atau bandara di atas air dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Gagasan ini bukan sekadar wacana. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal kuat melalui kemudahan regulasi pengoperasian pesawat amfibi. Pemerintah daerah meneken kerja sama dengan investor untuk pembangunan hanggar dan fasilitas pendukung.
Sebanyak 14 jenis izin disebut telah dipenuhi. Dua unit pesawat disiapkan pada tahap awal, dengan landasan air sekitar 400 meter. Targetnya jelas, memperkuat konektivitas antarpulau dan mendukung agenda internasional seperti MotoGP di Mandalika.
Di atas kertas, ini terdengar menjanjikan. Namun, seperti setiap proyek besar, ia menyimpan peluang sekaligus tantangan yang perlu ditelaah lebih dalam.
Pariwisata berkualitas
NTB adalah provinsi kepulauan dengan sebaran destinasi wisata yang luas. Dari Lombok hingga Sumbawa, dari Gili hingga Teluk Saleh, jarak dan waktu tempuh sering menjadi kendala.
Di sinilah seaplane diproyeksikan mengambil peran. Kedekatan Batujai dengan Bandara Internasional Lombok (BIL) memberi keunggulan intermoda.
Wisatawan yang mendarat di bandara dapat berpindah ke pesawat air dalam waktu singkat, lalu terbang rendah menuju pulau-pulau kecil tanpa harus menempuh perjalanan darat berjam-jam.
Model seperti ini telah lama diterapkan di Maladewa dan sebagian Kanada. Pesawat amfibi menjadi tulang punggung konektivitas destinasi premium. NTB tampaknya ingin mengambil ceruk serupa, menyasar wisatawan berkualitas yang menghargai kecepatan dan eksklusivitas.
Secara ekonomi, potensi efek berganda terbuka. UMKM sekitar bendungan dapat tumbuh. Jasa transportasi lokal, katering, hingga perawatan pesawat akan menyerap tenaga kerja.
Pemerintah daerah menyebut analisis dampak lingkungan telah dilakukan dan dinyatakan aman. Investor juga berkomitmen membangun hanggar di lahan sekitar 50 are pada tahap awal.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan hanya soal izin dan infrastruktur. Apakah Batujai siap menjadi simpul baru ekosistem pariwisata udara tanpa menggerus fungsi sosial dan ekologisnya?
Sabuk hijau
Batujai bukan ruang kosong. Ia pernah ditegaskan sebagai kawasan sabuk hijau dan hutan kota seluas 83 hektare. Fungsi ekologisnya penting sebagai ruang terbuka, resapan air, dan paru-paru kota Praya. Sejarahnya juga mencatat polemik pemanfaatan lahan pasang surut yang melibatkan petani penggarap.
Transformasi menjadi hub seaplane berarti penataan ulang ruang. Walau disebut tidak berdampak negatif terhadap nelayan dan lingkungan, publik tetap perlu diyakinkan melalui transparansi data dan pemantauan berkelanjutan. Kebisingan, potensi pencemaran bahan bakar, serta perubahan pola aktivitas di perairan harus dikelola ketat.
Di sisi lain, kawasan ini juga pernah disorot soal keamanan wisata. Pada 2010, muncul dorongan pembangunan pos pengamanan karena maraknya gangguan kriminal. Artinya, Batujai memiliki pekerjaan rumah lama terkait tata kelola kawasan.
Menambah fungsi sebagai waterbase akan meningkatkan intensitas aktivitas. Tanpa sistem keamanan terpadu dan pengawasan profesional, citra wisata bisa tergerus.
Kritik lain menyasar aspek keberlanjutan bisnis. Dua pesawat pada tahap awal mungkin cukup sebagai perintis. Tetapi apakah permintaan pasar benar-benar siap? Seaplane menyasar segmen tertentu dengan tarif relatif tinggi.
Jika okupansi rendah, proyek bisa stagnan. Pemerintah daerah perlu memastikan ada integrasi paket wisata, promosi terpadu, dan koneksi rute yang realistis.
Di sinilah pentingnya pendekatan bertahap. Alih-alih langsung membangun skala besar, Batujai dapat menjadi laboratorium inovasi transportasi udara air nasional. Uji coba rute terbatas, evaluasi dampak lingkungan berkala, serta pelibatan masyarakat sekitar harus menjadi prinsip.
Arah pembangunan
Membangun hub seaplane di kawasan Bendungan Batujai bukan sekadar menghadirkan moda transportasi baru di permukaan air. Proyek ini menyentuh wajah pembangunan NTB secara lebih mendasar, yakni tentang arah, karakter, dan keberpihakan.
Pertanyaannya sederhana namun krusial, apakah NTB ingin mengejar pariwisata yang serba cepat dan eksklusif, atau membangun model yang inklusif dan memberdayakan? Idealnya, dua orientasi itu tidak dipertentangkan.
Kecepatan konektivitas dan kualitas layanan dapat berjalan seiring dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Jawabannya terletak pada desain kebijakan yang cermat. Pertama, tata kelola lingkungan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar lampiran administratif.
Audit independen secara berkala, penetapan zona aman bagi aktivitas warga, serta penerapan standar operasional penerbangan yang ketat menjadi prasyarat mutlak.
Batujai memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan sabuk hijau dan ruang terbuka publik. Identitas ini tidak boleh tergerus oleh euforia investasi.
Kedua, manfaat ekonomi harus benar-benar dirasakan oleh warga sekitar. Skema kemitraan dengan UMKM, pelatihan tenaga kerja, hingga peluang usaha turunan dari aktivitas waterbase perlu dirancang sejak awal.
Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Justru merekalah yang semestinya menjadi bagian dari rantai nilai baru yang tercipta.
Ketiga, integrasi dengan agenda pariwisata nasional harus dipastikan agar Batujai tidak berdiri sendiri. Ia harus menjadi simpul konektivitas Indonesia timur, terhubung dengan destinasi lain secara strategis dan berkelanjutan.
Keberanian NTB patut diapresiasi sebagai wujud optimisme membaca peluang baru. Namun optimisme tanpa kehati-hatian bisa melahirkan paradoks pembangunan.
Batujai sedang menatap langit baru. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap pesawat yang mendarat di atas airnya tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat. Di situlah ujian sesungguhnya ambisi besar ini.
