Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena berobsesi menekan angka kemiskinan yang saat ini 17,5 persen menjadi 11,5 persen pada akhir masa kepemimpinan, yakni 2030. Obsesi ini harus diikuti dengan langkah konkret dan terukur oleh birokrasi sebagai penggerak roda pembangunan.
Untuk mewujudkannya, pada Jumat (27/2/2026), Melki, sapaan Melkiades, membentuk lima tim untuk percepatan pembangunan daerah. Satu di antaranya adalah tim implementasi pendataan dan penanggulangan kemiskinan terpadu.
Tim ini dipimpin Jonny Ericson Ataupah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Fokus utama tim adalah memvalidasi data man-to-man dan menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan. Tim ini lintas organisasi perangkat daerah. Jumlah mereka 50 orang. Komposisinya 60 persen pejabat struktural dan 40 persen staf.
Melki menyoroti serius masalah data kemiskinan yang sering kali tidak akurat. Ia meminta bantuan TNI, Polri, dan kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), agar tepat sasaran.
”Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Saya minta data diklarifikasi hingga tingkat desa. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras. Jika ada yang bermain dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum yang paling keras untuk mereka,c ujar Melki.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Februari lalu, angka kemiskinan di NTT per September 2025 sebesar 17,5 persen dari jumlah penduduk, atau menurun 1,10 persen dibandingkan Maret 2025. Survei penduduk miskin biasanya dilakukan pada Maret dan September setiap tahun.
Jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebanyak 1,03 juta jiwa. Garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp 563.052 per kapita per bulan. Artinya, mereka yang dikategorikan penduduk miskin adalah yang memiliki pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.
Penduduk miskin di NTT dominan tersebar di perdesaan dengan jumlah 919.150 jiwa, sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebanyak 112.540 jiwa. Penduduk perdesaan didominasi petani, peternak, nelayan, dan buruh serabutan.
Dalam wawancara dengan Kompas.id beberapa waktu lalu, Melki mengaku, akurasi data menjadi kunci. Untuk memverifikasi data, diperlukan keterlibatan banyak pihak. Ini demi mencegah konflik kepentingan. Verifikasi dilakukan langsung dari rumah ke rumah.
Direktur Centrum Insiatif Rakyat Mandiri (Cirma) John Mangu Ladjar berpendapat, data kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan dasar moral dan kebijakan dalam menentukan siapa yang harus dilindungi dan diprioritaskan. ”Jangan main-main dengan data orang miskin,” ucapnya.
John bersama tim mulai mengembangkan pendekatan eradikasi kemiskinan berbasis perspektif kerentanan sosial dan keadilan iklim. Mereka menggunakan model community verified poverty data (CVPD) pada 30 desa di Pulau Timor.
CVPD menggabungkan data administratif formal dengan verifikasi sosial berbasis komunitas untuk memastikan bahwa kondisi nyata rumah tangga tecermin secara akurat, dinamis, dan kontekstual. Mereka menggunakan aplikasi data collection real time yang bisa diverifikasi dan divalidasi oleh pihak mana pun, kapan pun.
Hingga saat ini, Cirma telah memverifikasi secara langsung 3.294 kepala keluarga petani kecil miskin dan miskin ekstrem. Data direkam menggunakan titik koordinat dan dilengkapi dengan foto rumah dan foto orang tersebut serta kondisi sekitarnya. Ketika sistem dibuka, data langsung terlihat jelas.
Setelah memastikan data akurat, kata John, langkah selanjutnya adalah intervensi melalui program pemberdayaan yang menguatkan. Bukan dengan memberikan bantuan yang justru membuat masyarakat bergantung.
”Mental mereka diubah. Mereka diberi akses dan aset. Kita harus mendampingi mereka dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan mereka benar-benar mandiri,” ucapnya.
Kesalahan yang sering dilakukan birokrasi selama ini, lanjut John, adalah menjadikan warga miskin sebagai obyek untuk proyek pemerintah. Banyak oknum birokrat yang mengambil keuntungan dari proyek kemiskinan.
Ibarat gayung bersambut, sejumlah anggota Polda NTT kini diarahkan untuk membantu masyarakat miskin melalui berbagai program. Program pemberdayaan gencar dilakukan. Pionir lapangan adalah anggota Bhabinkamtibmas di desa.
”Masalah kemiskinan menjadi perhatian Bapak Kapolda Inspektur Jenderal Rudi Darmoko. Prinsipnya, anggota diminta untuk membantu sebisanya,” kata Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra.
Sejak Juli 2025, jumlah sumur bor yang dibangun mendekati 100 titik di sejumlah wilayah NTT. Juga bedah rumah belasan unit di Manggarai Timur. Pengerjaan program itu melibatkan masyarakat dalam semangat gotong royong.
Menurut Henry, rumah bahagia bagi keluarga prasejahtera dan sumur bor untuk komunitas itu dapat mengungkit kesejahteraan warga miskin. Dalam survei kemiskinan, kondisi rumah dan ketersediaan air bersih menjadi indikator penentu.
Berbagai praktik baik untuk menekan kemiskinan di NTT sudah ditunjukkan oleh sejumlah lembaga, baik swasta maupun pemerintah. Pemprov NTT bisa belajar dari sana. Yang terpenting adalah jangan ada lagi birokrat yang menjadikan kemiskinan sebagai obyek proyek.
