JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan bahwa niat Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik ke Teheran merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Hal ini disampaikan TB Hasanuddin merespons langkah pemerintah Indonesia yang menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator dialog di tengah kondisi tegang dan membara di kawasan Timur Tengah menyusul konfirmasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.
Baca juga: Indonesia Respons Konflik Israel–Iran: Prabowo Siap Mediasi dan Waspadai Perang Meluas
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini pun menyampaikan tiga pertimbangan utama untuk mewujudkan langkah pemerintah tersebut.
Pertama, menjadi fasilitator dialog harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
Di sisi lain, Indonesia saat ini telah bergabung di dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” katanya.
Kedua, fasilitator konflik membutuhkan komitmen serius.
Ia lantas mempertanyakan keseriusan Prabowo maupun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono untuk menjadi fasilitator tersebut.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” kata TB Hasanuddin.
Baca juga: Prabowo Siap ke Teheran Fasilitasi Dialog Usai Konflik Iran-Israel Memanas
Ketiga, perlu kejelasan mengenai kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia.
TB Hasanuddin pun mengingatkan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus jelas manfaatnya bagi kepentingan negara.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegasnya.
Baca juga: 2 Bangunan Ikonik di Dubai Terkena Serangan Iran
TB Hasanuddin berpandangan bahwa apabila Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak, langkah tersebut dinilai lebih relevan.
Pasalnya, Indonesia merupakan bagian dari organisasi kerja sama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” imbuhnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
