REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dampak lonjakan harga minyak dunia akibat perang Amerika Serikat-Israel dan Iran membayangi perekonomian Indonesia. Tekanan tidak hanya mengintai APBN, tetapi juga daya beli masyarakat yang rentan tergerus inflasi energi.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, setiap kenaikan harga minyak mentah otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi. Kenaikan harga energi, menurut dia, berisiko memperlebar beban belanja negara dalam waktu singkat.
Baca Juga
Selat Hormuz Tersendat, Harga Minyak Melonjak dan Logistik Global Terancam
Selat Hormuz Ditutup, Harga Minyak Dunia Melonjak 20 Dolar AS per Barel
Sebelum Diserang Israel, Iran Sudah Genjot Ekspor Minyaknya ke Luar Negeri
“Ketika harga minyak naik, maka beban subsidi pemerintah akan membengkak, terutama untuk BBM. Anggaran kita bisa jebol apabila tidak ada realokasi belanja untuk menutup kenaikan subsidi tersebut,” ujar Huda, Ahad (1/3/2026).
Menurut dia, ruang fiskal pemerintah saat ini relatif terbatas. Jika harga minyak bertahan tinggi, pemerintah harus menyesuaikan struktur belanja agar defisit tidak melebar lebih dalam.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Huda menilai, mengandalkan peningkatan penerimaan negara bukan solusi mudah di tengah ketidakpastian global. Perlambatan ekonomi dunia berisiko menekan ekspor dan penerimaan pajak domestik.
“Mengandalkan penerimaan negara akan percuma ketika ekonomi global semakin tidak menentu,” katanya.
Ia juga menyoroti opsi penambahan utang baru yang tidak tanpa risiko. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan S&P Global Ratings sebelumnya memberi catatan terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.
Menurut Huda, dampak lonjakan energi pada akhirnya akan dirasakan langsung masyarakat. Kenaikan minyak mentah dapat merembet ke harga BBM non-subsidi, ongkos transportasi, hingga harga kebutuhan pokok.
“Kalau subsidi membengkak dan inflasi naik, yang terdampak paling besar tetap masyarakat. Daya beli bisa tergerus,” ujarnya.
Di tengah gejolak global, ia meminta pemerintah menyiapkan skenario antisipatif untuk meredam tekanan terhadap APBN dan menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil.
