KOMPAS.com - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya mendukung serta menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politikus Partai Golkar itu meyakini dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menggerakkan perekonomian dan bermanfaat bagi generasi masa depan.
Misbakhun menyampaikan ajakan itu dalam pertemuan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (28/2/2026), yakni di Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, dan Kecamatan Leces.
Baca juga: Anggaran Pendidikan Tetap 20 Persen APBN, Misbakhun Pastikan Alokasi MBG Tak Kurangi Porsi
Serap aspirasi itu dilaksanakan dalam rangka masa reses DPR pada 20 Februari-9 Maret 2026. Acara ini dihadiri kepala desa, ulama, tokoh masyarakat, dan anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu meyakini, KDMP akan menjadi instrumen penggerak ekonomi desa.
Menurutnya, Misbakhun, perekonomian nasional saat ini berada dalam tekanan dinamika global dan geopolitik internasional.
Baca juga: Misbakhun Sebut Prabowo Kerja Keras Bantu Korban Banjir Sumatera: Jangan Sampai Tak Dihargai
Untuk meredam gejolak itu, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya keras membangun stabilitas ekonomi nasional, termasuk dengan memperkuat ekonomi di tingkat desa.
"Salah satunya melalui KDMP. Program ini kami harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/3/2026).
Misbakhun menuturkan, program KDMP melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Lembaga keuangan yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang sudah memiliki jaringan hingga perdesaan itu akan mendukung KDMP.
Baca juga: Kabar Misbakhun Masuk Bursa Ketua, OJK: Terbuka Buat Semua
“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, serta produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.
Terkait MBG, ia menekankan program yang menjangkau anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya negara memastikan generasi masa depan Indonesia memiliki kualitas gizi yang baik.
“Generasi masa depan Indonesia harus dibekali gizi yang cukup agar mampu bersaing dengan negara tetangga dan negara maju. Kita tidak boleh kalah dalam menyiapkan kualitas generasi penerus bangsa,” tambah Misbakhun.
Besaran alokasiLegislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menjelaskan alokasi anggaran untuk MBG mencapai Rp 350 triliun pada 2026. Menurutnya, anggaran itu merupakan investasi jangka panjang bangsa membentuk generasi masa depan.
Ia menegaskan, program MBG telah dirancang melalui berbagai pertimbangan. Kalaupun masih ada kekurangan dalam realisasi MBG, Misbakhun menyebutnya sebagai hal wajar karena program itu masih baru.
“Yang penting, tujuan mulianya jangan dirusak. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif,” kata Misbakhun.
