jpnn.com - Puluhan alumni bersama anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) se-Jakarta berkumpul dalam agenda Sharing Session (II) bertajuk "Peran Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Ramah Disabilitas."
Kegiatan yang berlangsung di House of D'Light & Seven Grain Cafe, Jakarta Barat, Sabtu (28/2/2026) siang itu merupakan salah satu aksi nyata para alumni dan anggota PMKRI dalam memaknasi semangat kepedulian sosial dan intelektualitas.
BACA JUGA: Aktivis PMKRI Ferdinandus Wali Ate Soroti Isu Perdamaian dan Harmoni Antariman pada Forum Indonesia YEPC 2026
Komitmen Nyata untuk Kesetaraan
Kegiatan ini digagas oleh mantan Sekjen Pengurus Pusat PMKRI Christopher Nugroho, sosok yang terus konsisten mendorong ruang gerak intelektual bagi kader dan alumni PMKRI.
BACA JUGA: Gustaf Tamo Mbapa Terpilih Aklamasi Jadi Ketum DPP PATRIA PMKRI Periode 2025-2030
Christopher yang saat ini menjabat Tenaga Ahli Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam sambutannya menekankan isu disabilitas bukan sekadar urusan karitas atau bantuan sosial, melainkan pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar dalam pembangunan negara.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang (leave no one behind). Alumni PMKRI harus menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar benar-benar ramah dan aksesibel bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas," tegas Christopher.
BACA JUGA: Ketua PP PMKRI Beberkan Tantangan dan Peluang Kader Katolik Menuju Indonesia Emas 2045
Membedah Tantangan dan Peran Strategis KND
Hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi adalah Ign. Kikin P. Tarigan, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Robertus Juan Pratama, SH sebagai moderator.
Kikin memaparkan materi yang menggugah kesadaran peserta.
Menurut Kikin, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari infrastruktur fisik hingga stigma sosial.
Kikin menjelaskan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk organisasi kemahasiswaan seperti PMKRI, sangat krusial untuk menciptakan ekosistem yang inklusif.
“Inklusivitas dimulai dari cara pandang. Kita perlu beralih dari model medis yang melihat disabilitas sebagai 'hambatan fisik', menuju model sosial yang melihat bahwa hambatan justru datang dari lingkungan yang tidak aksesibel. Di sinilah peran masyarakat sipil untuk terus melakukan advokasi," ujar Kiki yang tercatat sebagai Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 1998-2000.
Kolaborasi Lintas Generasi di Jakarta Barat
Ketua DPC PMKRI Jakarta Barat Ruben Nabu menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Jakarta Barat sebagai tuan rumah sesi kedua ini.
Menurutnya, kehadiran alumni dan anggota aktif dari seluruh Jakarta membuktikan bahwa semangat persaudaraan (fraternitas) PMKRI tetap solid dalam isu-isu kemanusiaan.
“Acara ini adalah laboratorium hidup bagi anggota aktif untuk belajar langsung dari para senior dan pakar. Kami di DPC Jakarta Barat berkomitmen untuk terus mengawal isu inklusivitas ini dalam program kerja kami ke depan," ujar Ruben.
Simbolisme Kelestarian Alam
Sebagai penutup rangkaian acara yang inspiratif tersebut, panitia melakukan aksi simbolis dengan menyerahkan bibit pohon kepada narasumber.
Aksi ini bukan sekadar tanda terima kasih, melainkan manifestasi nyata dukungan PMKRI terhadap Arah Dasar (Ardas) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Tahun 2026 yang mengangkat tema Keutuhan Alam Ciptaan.
Penyerahan bibit pohon ini melambangkan harapan agar gagasan tentang pembangunan inklusif yang didiskusikan hari ini dapat "tumbuh dan berakar" kuat di tengah masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi demi masa depan generasi mendatang.
Kegiatan yang berakhir pada pukul 15.00 WIB ini sukses mempererat jejaring alumni sekaligus mempertajam nalar kritis kader PMKRI dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
