Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mengungkapkan adanya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah di Indonesia. Ia menyebut literasi ekonomi syariah telah mencapai 60 persen, sementara inklusinya baru sekitar 40 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan perbankan konvensional yang tingkat literasi dan inklusinya relatif seimbang. Pada sektor syariah, hambatan justru terjadi pada sisi penyediaan layanan sehingga menghambat masyarakat untuk beralih.
“Masyarakat sebenarnya sudah tahu dan sadar bahwa saya harus bertransaksi di Bank Syariah, tapi memang suplainya kurang. E-banking-nya belum bagus, pricing-nya masih tinggi, kalau mau pembiayaan masih mahal, mau cari jaringannya sulit,” ujar Anggito usai diskusi “Jagongan Navigasi Ekonomi Syariah” di GIK UGM, Yogyakarta, Sabtu (28/2).
Ia menegaskan rendahnya inklusi bukan disebabkan minimnya kesadaran masyarakat, melainkan keterbatasan kapasitas dan layanan industri. Menurutnya, permodalan bank syariah yang kecil berdampak pada belum optimalnya layanan bagi masyarakat luas.
“Jadi memang harus ada usaha untuk menambah suplainya. Contohnya tadi yang saya sebutkan BSI, sekarang BSN. Itu kan di-merger. Kalau bisa ada usaha untuk bisa menambah suplai dengan cara-cara yang sifatnya anorganik,” tambahnya.
Anggito menjelaskan, pertumbuhan industri keuangan syariah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan organik jika ingin meningkatkan pangsa pasar secara cepat. Langkah anorganik seperti merger dan akuisisi dinilai diperlukan untuk mengejar target market share ideal sebesar 20 persen.
Ia menambahkan, kontribusi perbankan syariah yang sebelumnya lama bertahan di kisaran 5 persen kini meningkat menjadi 9 persen sejak 2022.
“Kita tidak bisa paksakan kalau fasilitasnya belum memadai. Tapi peningkatan inklusi ini bisa dipercepat apabila ada langkah-langkah strategis yang sifatnya anorganik tadi untuk memperkuat industri,” pungkasnya.
