Jakarta (ANTARA) - OpenAI mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang memungkinkan model kecerdasan artifisial (AI) perusahaan tersebut digunakan di jaringan rahasia milik badan pemerintah tersebut.
Dilansir Tech Crunch pada Senin, pengumuman itu disampaikan CEO OpenAI Sam Altman. Kesepakatan ini muncul setelah ketegangan antara Pentagon dan perusahaan AI lain, Anthropic, terkait batasan penggunaan teknologi AI untuk kepentingan militer.
Pentagon sebelumnya mendorong perusahaan-perusahaan AI agar mengizinkan model mereka digunakan untuk “semua tujuan yang sah secara hukum”.
Baca juga: OpenAI catat jumlah pengguna aktif mingguan ChatGPT tembus 900 juta
Namun, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan pihaknya dengan tegas membatasi penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan sistem senjata otonom sepenuhnya.
Dalam pernyataan panjang yang dirilis Kamis, Dario menegaskan perusahaannya tidak pernah menolak operasi militer tertentu maupun membatasi penggunaan teknologi secara ad hoc. Meski demikian, ia menilai dalam sejumlah kasus, AI berpotensi melemahkan, bukan melindungi, nilai-nilai demokrasi.
Di sisi lain, Sam menyebut kontrak baru OpenAI dengan Departemen Pertahanan memuat ketentuan perlindungan yang menegaskan larangan pengawasan massal domestik serta prinsip tanggung jawab manusia dalam penggunaan senjata, termasuk pada sistem senjata otonom.
Baca juga: OpenAI catat penggunaan "prompt" bertopik Ramadhan naik 85 persen
Menurut Sam, pemerintah AS menyetujui prinsip-prinsip tersebut dan menerapkannya dalam hukum serta kebijakan, sekaligus memasukkannya ke dalam perjanjian kerja sama.
OpenAI juga akan membangun pengamanan teknis untuk memastikan model AI beroperasi sesuai ketentuan, serta menempatkan tenaga ahli bersama Pentagon guna mendukung implementasi dan aspek keselamatan.
Ia menambahkan, OpenAI meminta agar ketentuan serupa ditawarkan kepada seluruh perusahaan AI dan mendorong penyelesaian melalui kesepakatan yang wajar, alih-alih melalui langkah hukum atau kebijakan pemerintah yang eskalatif.
Dalam pertemuan internal perusahaan, Sam disebut menyampaikan bahwa pemerintah mengizinkan OpenAI membangun lapisan perlindungan sendiri untuk mencegah penyalahgunaan AI, serta tidak akan memaksa perusahaan menjalankan tugas tertentu jika model AI menolak melakukannya.
Baca juga: Perangkat keras pertama OpenAI bakal dirilis tahun ini
Baca juga: OpenAI cari pejabat eksekutif untuk mengkaji risiko teknologi AI
Dilansir Tech Crunch pada Senin, pengumuman itu disampaikan CEO OpenAI Sam Altman. Kesepakatan ini muncul setelah ketegangan antara Pentagon dan perusahaan AI lain, Anthropic, terkait batasan penggunaan teknologi AI untuk kepentingan militer.
Pentagon sebelumnya mendorong perusahaan-perusahaan AI agar mengizinkan model mereka digunakan untuk “semua tujuan yang sah secara hukum”.
Baca juga: OpenAI catat jumlah pengguna aktif mingguan ChatGPT tembus 900 juta
Namun, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan pihaknya dengan tegas membatasi penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan sistem senjata otonom sepenuhnya.
Dalam pernyataan panjang yang dirilis Kamis, Dario menegaskan perusahaannya tidak pernah menolak operasi militer tertentu maupun membatasi penggunaan teknologi secara ad hoc. Meski demikian, ia menilai dalam sejumlah kasus, AI berpotensi melemahkan, bukan melindungi, nilai-nilai demokrasi.
Di sisi lain, Sam menyebut kontrak baru OpenAI dengan Departemen Pertahanan memuat ketentuan perlindungan yang menegaskan larangan pengawasan massal domestik serta prinsip tanggung jawab manusia dalam penggunaan senjata, termasuk pada sistem senjata otonom.
Baca juga: OpenAI catat penggunaan "prompt" bertopik Ramadhan naik 85 persen
Menurut Sam, pemerintah AS menyetujui prinsip-prinsip tersebut dan menerapkannya dalam hukum serta kebijakan, sekaligus memasukkannya ke dalam perjanjian kerja sama.
OpenAI juga akan membangun pengamanan teknis untuk memastikan model AI beroperasi sesuai ketentuan, serta menempatkan tenaga ahli bersama Pentagon guna mendukung implementasi dan aspek keselamatan.
Ia menambahkan, OpenAI meminta agar ketentuan serupa ditawarkan kepada seluruh perusahaan AI dan mendorong penyelesaian melalui kesepakatan yang wajar, alih-alih melalui langkah hukum atau kebijakan pemerintah yang eskalatif.
Dalam pertemuan internal perusahaan, Sam disebut menyampaikan bahwa pemerintah mengizinkan OpenAI membangun lapisan perlindungan sendiri untuk mencegah penyalahgunaan AI, serta tidak akan memaksa perusahaan menjalankan tugas tertentu jika model AI menolak melakukannya.
Baca juga: Perangkat keras pertama OpenAI bakal dirilis tahun ini
Baca juga: OpenAI cari pejabat eksekutif untuk mengkaji risiko teknologi AI
