KEDIRI (Realita)- Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kediri didorong untuk dipercepat usai dilakukan monitoring oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Percepatan tersebut diharapkan dapat membuat Sekolah Rakyat siap beroperasi seiring masuknya tahun ajaran baru.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, mengatakan bahwa dalam monitoring tersebut BPKP tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan.
“Dari BPKP melakukan monitoring terhadap pembangunan Sekolah Rakyat dan juga menghimbau agar dilakukan percepatan,” ujarnya, Senin (2/3).
Imam menjelaskan, sesuai kontrak awal pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan selesai sekitar Juli. Namun, BPKP meminta agar penyelesaian bisa dimajukan satu bulan lebih awal. “Kalau sesuai kontrak kemungkinan sekitar bulan Juli, ini diminta lebih dipercepat satu bulan, sekitar bulan Juni,” katanya.
Menurut Imam, pihak penyedia pembangunan menyatakan kesanggupan untuk melakukan percepatan meski belum dituangkan dalam perjanjian tertulis. “Dari pihak penyedia menyanggupi, memang belum dalam perjanjian tertulis, tapi secara lisan akan diupayakan percepatan supaya bulan Juni sudah bisa mulai operasional, minimal untuk administrasinya,” jelasnya.
Saat ini, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kediri diperkirakan telah mencapai 30 hingga 40 persen. Terkait operasional sekolah secara penuh, Imam menyebut masih menunggu arahan dari Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat di Kota Kediri akan dibangun di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, di atas lahan seluas sekitar 5,1 hektare. Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini dirancang sebagai sekolah terpadu berasrama jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara dan diharapkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran mendatang.nia
Editor : Redaksi
