Bisnis.com, JAKARTA — Praktisi dan ekonom mengingatkan agar pemerintah segera melakukan mitigasi kenaikan harga minyak global imbas ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat tajam setelah serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap fasilitas di Iran pada Sabtu (28/2/2026). Konflik ini memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak global, terlebih Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai dalam jangka pendek harga minyak akan melesat cepat. Dia juga meminta PT Pertamina (Persero) harus mengantisipasi kenaikan ini dan mulai berbicara kepada pemerintah.
"Bagaimana mitigasinya? Apakah harus ditanggung Pertamina, kemudian di-reimburse ke pemerintah dengan kenaikan pagu subsidi dalam APBN atau pemerintah dan DPR mengizinkan kenaikan BBM di tengah beratnya tekanan ekonomi. Pilihan yang sulit dan harus diputuskan pemerintah," ucap Hadi kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).
Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengatakan, dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu membuat program konversi BBM ke gas dengan membangun infrastruktur yang masif.
Menurut Hadi, sumber daya gas Indonesia jauh lebih besar dibanding minyak. Selain itu, gas lebih efisien dan lebih bersih dari minyak dalam menghasilkan emisi karbon.
"[Konversi BBM ke gas] mengurangi ketergantungan impor minyak dan BBM dari luar negeri. Menghemat devisa dan subsidi negara," kata Hadi.
Hadi berpendapat bahwa eskalasi perang saat ini lebih serius dibandingkan sebelumnya. Apalagi, Selat Hormuz dilewati 20% ekspor minyak dunia dan 30% ekspor LNG.
"Prediksi saya harga minyak akan naik signifikan karena ketidakpastian pasokan yang hilang dari negara-negara teluk," ucapnya.
Dia menilai harga BBM dalam negeri pun berpotensi naik. Pasalnya, Indonesia masih melakukan impor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).
"Namun, mekanisme kenaikan BBM ini kan harus persetujuan pemerintah sehingga walau crude impor naik, tidak serta merta secara langsung Pertamina menaikkan BBM tanpa persetujuan pemerintah," kata Hadi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengingatkan, pemerintah harus memutar otak dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak global.
Asal tahu saja, harga minyak melonjak pada Senin (2/3/2026). Tercatat, harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Minyak Brent untuk kontrak Mei melompat 12% ke level US$81,37 per barel pada pukul 07.01 pagi waktu Singapura.
Harga minyak tersebut pun telah melampaui patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) di APBN 2026, yakni US$70 per barel.
Yayan berpendapat, pemerintah perlu melakukan efisiensi. Ini khususnya untuk mengalihkan anggaran lain untuk subsidi energi.
"Melakukan efisiensi di tengah belanja yang sangat besar seperti MBG [Makan Bergizi Gratis], KDMP [Koperasi Desa Merah Putih], dan lain-lain," tutur Yayan.
Baca Juga
- Eskalasi Iran-Israel Dongkrak Harga Minyak, Mendag: Belum Berdampak Langsung ke RI
- Pemerintah Siapkan Mitigasi Lonjakan Harga Minyak Imbas Konflik Timur Tengah
- Pertamina Mitigasi Suplai Minyak hingga LPG Usai Timur Tengah Memanas
