Depok, ERANASIONAL.COM – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Hj. Qonita Luthfiyah meluncurkan dua buku berjudul “Perempuan dan Politik Jilid 1 dan Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia Jilid 2” yang dihadirkan di hadapan publik baru-baru ini.
Dalam bukunya tersebut Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memaparkan banyak mengulas tentang struktur sistem politik Indonesia, peran partai politik dalam proses kaderisasi, hingga tantangan kultural yang masih dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan keterbatasan akses pendidikan politik.
“Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan dan memperkaya wawasan masyarakat. Literasi politik penting agar perempuan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai calon pemimpin,” ujar H. Qonita dalam keterangannya baru-baru ini.
Maka itu, dia mendorong budaya membaca dan menulis untuk menjadi gerakan bersama. Menurutnya, literasi bukan sekadar aktivitas intelektual, melainkan jalan membangun kesadaran kolektif untuk terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Literasi juga diyakini sebagai fondasi utama lahirnya kepemimpinan yang berintegritas.
“Gemar membaca dan gemar menulis akan menumbuhkan cita-cita bangsa. Literasi melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan tanggung jawab,” tegasnya.
Sambungnya, kata H. Qonita buku tersebut lahir berangkat dari kegelisahannya melihat keterwakilan perempuan dalam politik yang dinilai belum sepenuhnya substantif. Oleh karenanya, kehadiran perempuan di ruang-ruang kekuasaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata, tetapi harus disertai kapasitas, kompetensi, dan integritas.
“Perempuan harus memahami sistem politik secara komprehensif, mulai dari proses legislasi, fungsi pengawasan, hingga etika jabatan. Dengan pemahaman itu, perempuan tidak hanya hadir, tetapi mampu menentukan arah kebijakan,” jelasnya.
Pengalamannya sebagai Ketua BK DPRD Kota Depok yang bertugas menjaga marwah dan disiplin etik anggota dewan turut memperkaya perspektif dalam penulisan buku tersebut. Dia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila para pelakunya menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Selain itu, Hj. Qonita juga menekankan bahwa keseimbangan peran kaum hawa menjadi penting. Keberhasilan perempuan di ruang publik, kata dia tetap harus berjalan selaras dengan tanggung jawab moral dan peran strategis dalam keluarga.
“Walaupun perempuan berkarier di luar dengan profesi apa pun, termasuk politisi, tetap tidak boleh lalai dan harus menjaga kodratnya sebagai wanita. Peran di ruang publik dan peran dalam keluarga harus berjalan seimbang. Justru dari keseimbangan itulah lahir kekuatan moral dan empati dalam kepemimpinan,” katanya.
Selain itu dia juga menilai bahwa perempuan memiliki keunggulan dalam pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan solutif. Ketika kapasitas intelektual berpadu dengan nilai moral, menurutnya kepemimpinan perempuan diyakini mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, terutama bagi kelompok rentan.
Wanita yang pernah menempati jabatan pengurus DPP PPP tersebut juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai pemilih. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilihnya.
“Perempuan adalah mayoritas pemilih. Jika perempuan melek politik, maka arah kebijakan bangsa akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Literasi politik bukan hanya untuk calon legislatif, tetapi untuk seluruh perempuan Indonesia,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hj. Qonita menekankan bahwa politik sejatinya merupakan ruang pengabdian.
“Bagi saya, politik adalah ruang pengabdian, bukan sekadar ruang kekuasaan. Perempuan harus hadir dengan ilmu, integritas, dan nurani. Jika literasi tumbuh dan kesadaran terbangun, maka akan lahir kepemimpinan yang cerdas sekaligus bermoral,” pungkasnya. (**)
