APINDO mengingatkan kebijakan pemangkasan produksi batu bara dan peningkatan DMO dapat memicu tekanan pada sistem kelistrikan dalam negeri.
IDXChannel - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan dampak dari pemangkasan produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Ketua Komite Pertambangan Minerba APINDO, Hendra Sinadia, menyampaikan bahwa kebijakan pemangkasan produksi di tengah peningkatan porsi Domestic Market Obligation (DMO) hingga 25 persen dapat memicu tekanan pada sistem kelistrikan dalam negeri.
"Di APINDO kita khawatirkan malah bukan hanya produksi ini bisa berdampak kepada kelancaran pasokan kelistrikan dalam negeri, bahkan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) juga sudah menyampaikan kekhawatirannya," kata Hendra, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, produksi batu bara yang sebelumnya berkisar 400-600 juta ton kini dikabarkan mengalami pemangkasan signifikan. Sementara itu, kebutuhan domestik terus meningkat.
Ia menyebut pada tahun lalu, konsumsi batu bara dalam negeri tercatat sekitar 254 juta ton dan diperkirakan naik menjadi 260–270 juta ton pada tahun ini.
Hendra mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima, persetujuan RKAB hingga saat ini masih terbatas dan disebut-sebut baru berada di bawah angka 600 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi RKAB 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjamin pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Di sisi lain, tekanan terhadap produksi membuat perusahaan tambang berupaya memaksimalkan pendapatan dari pasar ekspor. Hal itu menimbulkan kekhawatiran gangguan pemenuhan kebutuhan domestik apabila tidak diatur secara ketat.
"Dengan kondisi apalagi produksi dipotong, mereka akan memaksimalkan revenue tentu saja ya untuk ekspor. Tapi dengan domestik ini yang kita khawatirkan kendalanya adalah kelancaran pasokan kelistrikan, dan itu APLSI juga sudah menyampaikan concern itu secara terbuka," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
