Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mengkaji sejumlah langkah antisipasi dalam merespons eskalasi konflik antara Irandengan Israel-Amerika Serikat (AS), utamanya untuk menjaga ketahanan energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak menampik bahwa eskalasi mematikan tersebut akan berdampak langsung terhadap rantai pasok energi global terutama minyak mentah yang banyak dipasok negara-negara Timur Tengah.
Menurutnya, gangguan suplai minyak tidak bisa dihindari mengingat pusaran konflik berada di wilayah strategis seperti jalur pelayaran Selat Hormuz hingga Laut Merah. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan memantau situasi.
"Kita lihat seberapa jauh pertempuran ini akan terus berlanjut," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Guna memitigasi risiko pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, Airlangga memastikan terdapat sejumlah opsi untuk mendatangkan minyak dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah. Salah satunya dari AS, mengingat Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) telah menjalin kesepakatan dengan sejumlah perusahaan energi asal AS, seperti Chevron hingga ExxonMobil.
Selain itu, pemerintah juga terbuka terhadap opsi impor minyak dari Rusia. Dia menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau ketersediaan pasokan di pasar global.
"Kita monitor mana yang tersedia dan mana yang bisa diimpor," tutur Airlangga.
Di sisi lain, kekhawatiran gangguan pasokan energi global juga telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak mentah acuan global Brent sempat melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan awal Senin (2/3/2026).
Mengenai hal tersebut, Airlangga meyakini bahwa gejolak harga minyak kali ini dapat diredam oleh kesiapan produksi dari negara-negara produsen lainnya.
"Otomatis [harga BBM] akan naik, sama seperti saat perang Ukraina kan naik. Tetapi, kali ini suplai dari Amerika Serikat juga akan meningkat, dan OPEC juga akan meningkatkan kapasitasnya," jelasnya.
Dia menekankan bahwa dampak eskalasi geopolitik di Timur Tengah ke perekonomian Tanah Air akan sangat bergantung dari berapa lama konflik tersebut berlangsung. Menurutnya, jika konflik bisa segera diredam maka dampak negatif perekonomian terbatas—begitu juga sebaliknya.
Sementara itu, Pertamina terus memantau perkembangan dinamika energi global dan telah melakukan mitigasi pasokan minyak mentah hingga LPG agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.
Setidaknya ada tiga unit bisnis strategis Pertamina yang bersinggungan langsung dengan dinamika di kawasan Timur Tengah, yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) Non-Captive terkait aktivitas pengangkutan energi global, Pertamina Internasional EP (PIEP) yang menjalankan operasi hulu di Basra, Irak, serta Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan minyak mentah dan produk dari sumber di kawasan Timur Tengah.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron memastikan bahwa sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki portofolio sumber pasokan minyak mentah, produk BBM, dan LPG yang terdiversifikasi, baik dari produksi dalam negeri maupun dari berbagai negara mitra. Diversifikasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan suplai di tengah dinamika geopolitik.
Selain itu, Pertamina juga mengoptimalkan operasional kilang domestik untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi. Dengan pengelolaan pasokan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman, memadai, dan terkendali.
“Sebagai garda terdepan energi nasional, Pertamina memperketat pengawasan dan mengupayakan ketahanan pasokan crude, BBM, dan LPG tetap aman untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Baron dalam keterangan resminya.
Antisipasi Tekanan FiskalDi sisi lain, praktisi dan pengamat mengingatkan agar pemerintah segera melakukan mitigasi kenaikan harga minyak global imbas ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai dalam jangka pendek harga minyak akan melesat cepat. Dia juga meminta Pertamina harus mengantisipasi efek kenaikan ini terhadap beban kompensasi dan subsidi BBM.
"Bagaimana mitigasinya? Apakah harus ditanggung Pertamina, kemudian di-reimburse ke pemerintah dengan kenaikan pagu subsidi dalam APBN atau pemerintah dan DPR mengizinkan kenaikan BBM di tengah beratnya tekanan ekonomi. Pilihan yang sulit dan harus diputuskan pemerintah," ucap Hadi kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).
Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengatakan, dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu membuat program konversi BBM ke gas dengan membangun infrastruktur yang masif.
Menurut Hadi, sumber daya gas Indonesia jauh lebih besar dibanding minyak. Selain itu, gas lebih efisien dan lebih bersih dari minyak dalam menghasilkan emisi karbon.
"[Konversi BBM ke gas] mengurangi ketergantungan impor minyak dan BBM dari luar negeri. Menghemat devisa dan subsidi negara," kata Hadi.
Hadi berpendapat bahwa eskalasi perang saat ini lebih serius dibandingkan sebelumnya. Apalagi, Selat Hormuz dilewati 20% ekspor minyak dunia dan 30% ekspor LNG.
"Prediksi saya harga minyak akan naik signifikan karena ketidakpastian pasokan yang hilang dari negara-negara teluk," ucapnya.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memproyeksikan harga minyak bisa tembus ke level US$100 per barel jika konflik tak berkesudahan. Kenaikan ini, menurutnya, harus menjadi perhatian khusus.
Pasalnya, berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kementerian Keuangan mencatat setiap Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia naik US$1 per barel, defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.
"Jika harga benar-benar menyentuh US$100, beban subsidi bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas pasokan LPG 3 kg," katanya.
Sebelum konflik ini, Fabby mengatakan bahwa belanja subsidi energi dan kompensasi listrik sudah diperkirakan mencapai Rp381 triliun. Adapun, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Artinya, setiap kenaikan harga di atas asumsi tersebut langsung memperburuk defisit. Fabby mengingatkan, jika harga mencapai US$100, dampaknya akan menciptakan lubang besar dalam anggaran negara, yang sebelumnya sudah ketat karena kebijakan penghematan dan prioritas program pemerintah.
"Di saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tertekan. Ketika rupiah melemah Rp1.000 saja, biaya impor bisa bertambah ratusan miliar rupiah," ucap Fabby.
Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui perkembangan di Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama, demi antisipasi rambatannya ke perekonomian domestik.
Febrio mengatakan, otoritas fiskal akan tetap menjaga defisit sesuai yang diatur Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto]," jelas Febrio dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Tak hanya mengganggu pasokan energi dan minyak bumi, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu berpotensi menaikkan volatilitas pasar keuangan dunia dan menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.
Dia juga memastikan bahwa fundamental ekonomi tetap terjaga baik sehingga bisa menjadi modal baik menghadapi ketidakpastian global. Febrio memaparkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif yaitu 53,8 pada Februari 2026, naik dari posisi 52,6 pada bulan sebelumnya. Bahkan, PMI Manufaktur di level 53,8 itu menjadi titik tertingginya dalam kurun hampir dua tahun terakhir.
Selain itu, neraca perdagangan kembali membukukan surplus sebesar US$0,95 miliar. Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor surplus beruntun Indonesia menjadi 69 bulan berturut-turut. Dari sisi pergerakan harga, inflasi pada Februari 2026 tercatat menyentuh 4,76% secara tahunan (year on year/YoY). Kendati tampak tinggi, Febrio menjelaskan angka tersebut utamanya akibat oleh kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun lalu.
Otoritas fiskal pun berkomitmen untuk terus mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri melalui serangkaian stimulus, perbaikan iklim investasi, serta penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional," ujar Febrio.
