Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak warganya untuk meninggalkan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah menyusul eskalasi perang dengan Iran semakin meningkat dan berisiko serius.
Dalam unggahan akun X Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan prioritas utama departemennya adalah keselamatan dan keamanan warga negara Amerika.
"Di Departemen Negara, prioritas pertama kami adalah keamanan dan keselamatan para warga Amerika di seluruh dunia. Dengan apa yang terjadi di Middle East dengan Operation Epic Fury dan serangan penjahat yang kami lihat dari Iran terhadap negara-negara Gulf, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara secara langsung dengan para warga Amerika yang berada di Middle East tentang pekerjaan yang kami lakukan untuk menjaga keamanan Anda," katanya, Selasa (3/3/2026)
Rubio juga mendesak warga Amerika untuk mendaftar Smart Traveler Enrollment Program serta mengikuti pembaruan keamanan melalui saluran WhatsApp departemen dan media sosial. Dia turut mengimbau warga AS memantau perkembangan informasi dari akun Departemen Luar Negeri AS.
Selain itu, Rubio mengecam serangan Iran terhadap negara-negara lain di kawasan Teluk Persia dan berjanji terus menggempur fasilitas Iran.
Di sisi lain, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Konsuler, Mora Namdar, meminta warga AS yang berada di Bahrain, Mesir, Iran, Israel, Kuwait, Lebanon, Qatar, hingga Arab Saudi segera keluar menggunakan jalur komersial.
"Warga Amerika yang membutuhkan bantuan Departemen Luar Negeri untuk mengatur keberangkatan melalui jalur komersial, Hubungi Kami 24 jam sehari, 7 hari seminggu di +1-202-501-4444 (dari luar negeri) dan +1-888-407-4747 (dari Amerika Serikat dan Kanada)," tulis Mora di akun X pribadinya.
Sebagai informasi, Iran juga telah meminta bantuan kepada Rusia dan China setelah negaranya dibombardir.
Menurut laporan DSM, menyusul "Perang 12 Hari" dengan Israel pada Juni 2025, pemerintah Iran mempercepat negosiasi dengan Rusia dan China untuk pengadaan sistem rudal canggih.
Menurut laporan terbaru dari Financial Times, pembicaraan ini berlanjut bahkan setelah embargo senjata internasional diberlakukan kembali pada bulan September.
Iran dilarang melakukan perdagangan senjata legal selama bertahun-tahun, sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk memaksa negara tersebut bernegosiasi mengenai program nuklirnya.
Pada tahun 2015, lima anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran yang, di antara ketentuan lainnya, akan mengakhiri embargo senjata setelah jangka waktu delapan tahun.
Ketika embargo berakhir pada Oktober 2023, Iran bergerak cepat untuk menandatangani perjanjian senjata, memesan pesawat tempur Rusia dan pendahulu rudal balistik dari China.
Namun, isu nuklir masih jauh dari terselesaikan, terutama dengan keluarnya Washington secara tiba-tiba dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Trump pertama
