- Partai Golkar menyatakan prihatin atas OTT KPK di Pekalongan yang melibatkan Bupati Fadia Arafiq pada Selasa (3/3/2026).
- Sekjen Golkar, M. Sarmuji, meminta seluruh kader mematuhi koridor tata pemerintahan yang baik saat mengemban amanah.
- Partai Golkar menawarkan pendampingan hukum kepada kader terkait yang sedang menghadapi persoalan hukum jika diminta.
Suara.com - Partai Golkar memberikan tanggapan resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK menangkap sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan rasa prihatinnya atas kasus hukum yang menjerat kader partai berlogo pohon beringin tersebut.
Ia menekankan, pentingnya bagi seluruh kader untuk tetap mematuhi aturan hukum dalam menjalankan tugas negara.
“Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini. Sekaligus kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Sarmuji juga menyampaikan bahwa partai menyediakan pendampingan hukum bagi setiap kader yang sedang menghadapi persoalan hukum.
Kendati begitu, permohonan bantuan hukum tersebut dikembalikan kepada pilihan masing-masing pihak yang bersangkutan.
“Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” ucapnya.
Hingga saat ini, KPK belum membeberkan secara rinci kasus korupsi yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
KPK hanya mengonfirmasi bahwa pihak-pihak yang terjaring operasi kini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk pemeriksaan lebih mendalam.
