Parlemen Malaysia dengan sepakat mengecam serangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada Selasa (28/2).
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengajukan mosi darurat di parlemen untuk menanggapi serangan tersebut. Anwar mengatakan, serangan itu sebaga bentuk kemunafikan karena dilakukan saat Iran masih menjalani proses perundingan dengan AS dalam upaya perdamaian.
"Dalam keterlibatan saya dengan para pemimpin Amerika dan Eropa, saya merasa tidak nyaman dengan ceramah mereka soal hak asasi manusia dan demokrasi. Kami tidak bisa lagi menelan argumen-argumen seperti itu dari mereka," katanya, dikutip dari Straits Times, Selasa (3/3).
Hal itu disampaikan Anwar menyusul sikap sekutu AS yang mengecam serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait.
Anwar juga menyampaikan belasungkawa atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, para pemimpin negara tersebut, serta 180 anak yang tewas imbas serangan di SD khusus perempuan yang berada di Minab.
Ia pun memuji sikap bulat Parlemen Malaysia yang mengecam serangan ke Iran.
"Jelas ada konsensus dan secara pribadi saya tersentuh. Saya percaya ini baik bagi negara kita," kata dia.
Malaysia kini memberi sinyal perubahan sikap diplomatik. Anwar menggemakan seruan parlemen agar Malaysia mendekatkan diri ke Iran. Menurutnya, langkah itu akan mendapatkan respons positif dari Iran.
Anwar pun menegaskan pemerintah untuk tetap waspada.
"Saya hanya bisa meyakinkan Anda bahwa kami akan tetap waspada. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan sangat penting," kata Anwar.
"Menganggap bahwa semuanya beres dan aman akan menjadi kelemahan besar dalam cara berpikir kita," sambungnya.
Anggota Parlemen Bangi, Syahredzan Johan, bahkan menyerukan boikot terhadap acara-acara yang digelar di Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur.
"Jangan kita datang. Sekalipun diundang ke perayaan Hari Kemerdekaan mereka, jangan kita datang. Kita perlu menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi menerima apa yang mereka lakukan," katanya.
Sementara itu, Mantan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah meminta pemerintah memanfaatkan hubungan Malaysia dengan negara-negara Teluk untuk mencegah konflik semakin meluas.
"Yang paling kami khawatirkan adalah ini berkembang menjadi perang regional," ujar Saifuddin.
Kemlu Malaysia kemudian mengumumkan sejumlah perwakilan diplomatiknya di kawasan Timur Tengah kini beroperasi secara jarak jauh sebagai langkah pencegahan. Namun, layanan konsuler dipastikan tetap berjalan dan bantuan bagi warga Malaysia tidak akan terganggu.
