Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya eskalasi konflik yang berdampak pada warga negara Indonesia (WNI), termasuk yang berasal dari Jawa Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan Pemprov Jabar melalui Badan Penghubung Jawa Barat telah tergabung dalam grup WhatsApp Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
“Pemprov Jawa Barat melalui Badan Penghubung sudah masuk ke dalam WhatsApp Group Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri. Seluruh informasi, baik arahan maupun perintah terkait evakuasi WNI, disampaikan melalui kanal tersebut,” ujar Herman dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, hingga saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri belum merilis arahan resmi terkait langkah evakuasi atau pemulangan WNI, termasuk yang berasal dari Jawa Barat.
“Per hari ini, belum ada rilis resmi maupun perintah evakuasi dari Kementerian Luar Negeri. Kami terus memantau perkembangan secara intensif dan siap menindaklanjuti setiap arahan yang dikeluarkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, saat ini masih berfokus pada pemberian imbauan kewaspadaan kepada WNI yang berada di wilayah tersebut serta menyusun contingency plan atau rencana darurat apabila situasi memburuk.
“Informasi yang kami terima, KBRI Teheran masih mengedepankan imbauan kewaspadaan kepada WNI di Iran. Selain itu, sedang disusun rencana kontinjensi sebagai langkah antisipatif,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan situasi menunjukkan bahwa respons militer Iran juga diarahkan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, antara lain di Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Irak, dan Arab Saudi.
Namun demikian, Herman memastikan bahwa hingga saat ini KBRI di negara-negara tersebut juga belum mengeluarkan perintah evakuasi.
“KBRI di negara-negara yang terdampak perkembangan tersebut sejauh ini baru merilis informasi resmi dan imbauan kewaspadaan. Belum ada instruksi evakuasi,” ujarnya.
Terkait jumlah warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah, pihaknya masih menunggu data resmi dari masing-masing KBRI di negara setempat.
“Data warga Jawa Barat yang berada di Timur Tengah saat ini belum kami peroleh secara detail, karena data tersebut berada di masing-masing KBRI. Kami sedang berkoordinasi agar data tersebut bisa segera kami akses sebagai dasar pengambilan langkah konkret,” jelasnya
