Suara.com - Dunia Hari Ini kembali dengan laporan pilihan dari beberapa negara selama 24 jam terakhir.
Laporan utama edisi Selasa, 3 Maret 2026 kami hadirkan dari Iran dan Amerika Serikat.
'Gelombang besar' serangan IranPresiden AS Donald Trump mengatakan "gelombang besar" masih akan datang dalam perang dengan Iran, sementara seluruh kawasan terseret ke dalam pertempuran hari keempat.
"Kita bahkan belum mulai menyerang mereka dengan keras," katanya kepada CNN.
"Gelombang besar bahkan belum terjadi. Gelombang besar akan segera datang."
Setidaknya 555 orang tewas dalam serangan AS-Israel di seluruh Iran, menurut Palang Merah Iran, di tengah gelombang serangan intensif dan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pembunuhan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei adalah "kejahatan agama" yang akan memiliki konsekuensi serius.
Sebuah "esai kecaman" tiga halaman yang ditujukan kepada seorang pemimpin komunitas Muslim Sydney telah memicu kekhawatiran baru akan meningkatnya ancaman kekerasan di kota itu.
Ini adalah surat keempat yang diterima oleh Masjid Lakemba selama enam minggu terakhir, dengan surat terbaru ditujukan langsung kepada sekretaris Asosiasi Muslim Lebanon, Gamel Kheir.
Baca Juga: Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Meskipun tidak berisi ancaman kekerasan spesifik seperti surat-surat sebelumnya, Kheir mengatakan kepada ABC ini adalah pertama kalinya surat itu "dipersonalisasi."
"Surat itu ditujukan kepada saya, pada dasarnya menyerang posisi dan komentar saya terkait meningkatnya kebencian dan fanatisme. Intinya adalah, 'Jika Anda tidak menyukainya, pergilah kembali ke tanah air Anda'," katanya.
"
"Itu sangat keji dan benar-benar sebuah ancaman."
" Parlemen Malaysia menolak amandemen pembatasan jabatanMajelis rendah parlemen Malaysia kemarin (02/03) menolak amandemen konstitusi yang akan membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode.
Amandemen yang diusulkan, yang bertujuan untuk membatasi masa jabatan seseorang sebagai perdana menteri menjadi 10 tahun, merupakan bagian dari agenda reformasi koalisi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
