Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan cadangan energi nasional, terutama bahan bakar minyak (BBM), dalam kondisi aman di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah.
Menurut Airlangga, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipasi lanjutan yang disesuaikan dengan eskalasi serta durasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
"Antisipasi kan tergantung dari situasi perang ini, perang seperti Ukraina yang lama atau perang yang singkat," kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (3/3).
Ia menjelaskan, Indonesia telah mengantongi sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina dan perusahaan minyak asal AS, seperti Chevron serta ExxonMobil.
Dengan adanya kerja sama tersebut, Airlangga meyakini pasokan energi dari perusahaan-perusahaan asal AS itu dapat menutup kebutuhan dalam negeri jika terjadi gangguan suplai akibat konflik.
"Kan sudah ada MoU Pertamina dengan beberapa perusahaan dan itu tentu bisa ditutup," ungkapnya.
Adapun, penghentian operasional kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco di Arab Saudi, memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak global. Kilang berkapasitas 550.000 barel per hari itu ditutup sementara setelah serangan drone di tengah eskalasi konflik Israel-Iran.
Meski demikian, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai dari sisi pasokan Indonesia relatif aman karena Aramco hanya salah satu dari banyak pemasok BBM.
"Ya saya kira Aramco salah satu dari banyak supplier yang menyuplai BBM tadi, yang sudah diolah di kilangnya Aramco tadi. Nah kalau Aramco kemudian berhenti beroperasi, saya kira masih ada dari tempat lain, artinya dari segi suplai itu nggak begitu masalah bagi Indonesia. Tapi justru yang menjadi masalah saat ini adalah mengenai harga," ujar Fahmy kepada kumparan, Selasa (3/3).
Menurut dia, persoalan utama justru lonjakan harga minyak dunia yang kini sudah menembus USD 82 per barel akibat antisipasi perang. Kenaikan ini berisiko menyeret harga BBM dalam negeri.
Ia menegaskan, pemerintah kini dihadapkan pada dilema besar, terutama untuk BBM subsidi. Jika harga tak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak dan menekan APBN. Sebaliknya, jika dinaikkan, daya beli masyarakat bisa terpukul.
"Kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka beban APBN itu subsidi itu akan semakin membengkak itu ya. Dan itu makin jelas tadi. Tapi kalau dinaikkan BBM subsidi tadi, itu sudah pasti akan menurunkan daya beli, kemudian juga akan memberikan beban bagi rakyat miskin semakin berat," jelasnya.
