SURABAYA, KOMPAS — Eskalasi konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran yang berdampak ke kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Jawa Timur. Konflik geopolitik global tersebut dinilai bakal berdampak signifikan terhadap kinerja perdagangan luar negeri Jatim, terutama pada sektor pangan dan industri halal.
Sebagai motor ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar kedua, Jatim harus merespons dinamika global tersebut secara cepat dan terukur. Hal itu penting agar stabilitas ekonomi daerah tidak terganggu.
Berdasarkan analisis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, konflik Timur Tengah akan berdampak secara langsung terhadap hubungan dagang Jatim dengan pelaku usaha di kawasan tersebut. Selain itu, ada efek berantai yang menjalar melalui kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar rupiah, serta melonjaknya biaya logistik internasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Tommy Kaihatu mengatakan, dari sisi perdagangan luar negeri konflik di Timur Tengah berpotensi menghambat kinerja ekspor Jatim meskipun saat ini kondisinya masih tergolong solid.
”Nilai ekspor Jawa Timur mencapai sekitar 30 miliar dolar AS dengan surplus perdagangan lebih dari 800 juta dolar AS. Sekitar 10 persen dari ekspor tersebut ditujukan langsung ke kawasan Timur Tengah,” ujar Tommy, Selasa (3/3/2026), di Surabaya.
Tommy memaparkan, kawasan Timur Tengah tumbuh sebagai pasar ekspor potensial Jatim seiring berkembangnya industri halal. Apalagi, Jatim merupakan salah satu pusat industri halal nasional yang ditandai dengan hadirnya Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo. Produk halal Jatim antara lain aneka makanan olahan, produk fashion, produk kecantikan, hingga kerajinan tangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tommy menambahkan, di sisi lain, struktur ekspor Jatim yang didominasi oleh produk manufaktur, agroindustri, dan industri pengolahan sangat sensitif terhadap kenaikan biaya energi dan logistik. Oleh karena itu, efek berantai konflik Timur Tengah yang menjalar melalui kenaikan harga minyak dunia dan gangguan sistem perdagangan global perlu diperhatikan secara serius.
”Eskalasi konflik berpotensi menaikkan biaya produksi industri padat energi, tarif pengiriman kontainer, serta asuransi ekspor,” ujar Tommy.
Ia menuturkan, jika kontrak ekspor bersifat fixed price (harga tetap), margin eksportir bisa tergerus karena menanggung kenaikan sejumlah biaya tersebut. Di sisi lain, ketidakpastian global juga dapat menekan permintaan di pasar negara-negara tujuan ekspor.
Oleh karena itu, tantangan utama yang harus diantisipasi ke depan tidak hanya penurunan volume ekspor dari Jatim, tetapi juga menurunnya daya saing pelaku ekspor akibat kenaikan biaya produksi. Tantangan semakin signifikan karena volatilitas nilai tukar rupiah juga diprediksi meningkat.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menambahkan, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, kawasan yang sangat sensitif terhadap konflik. Ketegangan yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dan premi asuransi pelayaran internasional yang pada akhirnya berdampak pada biaya transportasi dan distribusi barang, termasuk ke Indonesia.
Selain menghadapi tantangan ekspor, Jatim juga akan menghadapi tantangan impor, terutama bahan pangan. Salah satunya adalah kedelai karena Indonesia hingga kini masih mengimpor sekitar 2,5–3 juta ton kedelai per tahun. Impor terbesar antara lain dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai lebih dari 1 miliar dollar AS.
“Jawa Timur sebagai sentra industri tempe dan tahu nasional sangat bergantung pada pasokan tersebut. Kenaikan harga minyak dan ongkos pengiriman diperkirakan akan meningkatkan landed cost kedelai. Risiko semakin besar jika kondisi ini dibarengi pelemahan rupiah akibat sentimen risk-off global,” ungkap Adik.
Di Jatim, komoditas kedelai digunakan sebagai bahan pangan dan non-pangan. Sebagai bahan pangan, kedelai diolah oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku utama produksi tempe dan tahu.
Jika landed cost kedelai naik, harga kedelai impor akan meningkat. Kenaikan harga kedelai impor berpotensi menggerus margin pelaku UMKM menjadi sangat tipis. Untuk menyiasati kenaikan harga tersebut, pelaku usaha biasanya menaikkan harga jual produk, melakukan penyusutan ukuran produk, hingga menanggung risiko penghentian produksi sementara.
Adik menambahkan, di luar pangan, kedelai juga menjadi bahan baku penting industri pakan ternak melalui bungkil kedelai. Kenaikan harga pakan dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga ayam ras dan telur ayam ras sehingga berpotensi mendorong inflasi pangan.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kadin Jatim mendorong pemerintah pusat maupun daerah melakukan sejumlah langkah strategis. Dalam jangka pendek atau kurang dari 30 hari, diperlukan koordinasi cepat antara pemerintah daerah, importir, dan pelaku industri guna memastikan ketersediaan buffer stock kedelai minimal untuk kebutuhan 1–2 bulan.
Selain itu, transparansi data stok dan distribusi melalui koperasi produsen sangat penting untuk mencegah spekulasi harga. Pelaku UMKM pangan juga membutuhkan pendampingan manajemen risiko kurs dan freight surcharge atau biaya tambahan jasa logistik.
Di sektor industri manufaktur dan industri yang berorientasi ekspor, pemerintah bisa memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja jangka pendek.
Sementara itu, untuk jangka menengah atau kurang dari 6 bulan, pemerintah harus menemukan diversifikasi sumber impor kedelai guna mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Di saat yang sama, efisiensi energi industri dan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-konflik perlu menjadi agenda strategis bersama.
Meski tantangan global meningkat, Kadin Jatim menyatakan, fundamental ekonomi Jatim relatif kuat dan telah teruji menghadapi berbagai guncangan global sebelumnya. Namun, respons cepat dan koordinasi lintas sektor tetap menjadi kunci agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Kita memang tidak bisa mengendalikan geopolitik global, tetapi kita bisa memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Stabilitas pangan dan daya saing ekspor harus menjadi prioritas bersama,” kata Adik.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, otoritas keuangan, serta berbagai pihak terkait lainnya, Jatim diyakini memiliki resiliensi dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi.
Eskalasi konflik berpotensi menaikkan biaya produksi industri padat energi, tarif pengiriman kontainer, serta asuransi ekspor
