YOGYAKARTA, KOMPAS — Meskipun ada imbauan dari pemerintah untuk menunda pelaksanaan ibadah umrah karena berkecamuknya perang di Timur Tengah, biro perjalanan umrah di DI Yogyakarta memilih tetap memberangkatkan jemaah. Hal ini karena adanya konsekuensi hangusnya biaya yang telah dibayarkan kepada pihak maskapai penerbangan dan hotel di Arab Saudi jika keberangkatan tak dilakukan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPD AMPHURI) DI Yogyakarta, Adam Basyori, saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026). ”Kami sangat mengapresiasi imbauan pemerintah tersebut,” ujarnya.
Namun, maskapai yang tadinya menunda penerbangan ke berbagai tujuan di Timur Tengah, kini telah beroperasi normal kembali. Ini mencakup pula penerbangan maskapai-maskapai yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan Oman.
Hal itu berarti semua calon penumpang yang telah membeli tiket, termasuk jemaah umrah, tidak dapat menunda perjalanan jika tidak ingin tiket yang sudah dibayarkan hangus. Hal sama juga berlaku untuk kamar hotel yang telah dipesan.
”Kami sebagai penyelenggara (umrah) sudah membayar itu semua, termasuk hotel dan transportasi. Jika kami harus menunda, berarti biaya yang sudah dibayarkan ke hotel dan maskapai akan hangus,” ucap Adam.
Dia menambahkan, kondisi itu sudah disampaikan kepada calon jemaah dan mereka pun menyatakan tetap ingin berangkat umrah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bulan Ramadhan menjadi bulan favorit untuk melaksanakan ibadah umrah. "Visa juga sudah keluar semua," ujar Adam.
Menurut Adam, di tengah situasi Timur Tengah yang dilanda perang saat ini, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Luar Negeri juga telah menjamin keamanan jemaah umrah.
Penerbangan yang dipakai jemaah umrah adalah penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah atau Madinah. Penerbangan ini tidak transit melalui UEA, Qatar, atau Oman.
Adam menyebut, biro-biro anggota Amphuri DIY juga tetap melakukan pemberangkatan jemaah umrah sesuai jadwal. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 300 jemaah asal DIY yang siap berangkat beribadah umrah pada 10 malam terakhir Ramadhan.
Semua hak jemaah dilindungi regulasi, apalagi dalam situasi force majeure (keadaan memaksa) seperti ini.
Ditemui secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah DIY Jauhar Mustofa mengatakan, imbauan penundaan pelaksanaan ibadah umrah disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Hal tersebut menyikapi kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda perang yang dipicu serangan Israel-Amerika Serikat terhadap Iran. Konflik itu kini melebar ke sejumlah negara Teluk, seperti Qatar, Bahrain, UEA, Kuwait, dan Oman.
Penundaan umrah ini, kata Jauhar, hanya bersifat sementara atau hingga situasi keamanan di Timur Tengah kembali normal. Namun, dia menyebut, imbauan ini tidak bersifat mengikat.
Selain itu, dia menyatakan, sejumlah layanan penerbangan langsung dari Tanah Air ke Jeddah atau Madinah masih aman atau tak terdampak perang. Penerbangan yang terdampak langsung perang adalah penerbangan menuju Arab Saudi yang transit di negara-negara Teluk, seperti UEA, Qatar, dan Oman.
Jauhar menjelaskan, bagi jemaah umrah yang hendak pulang ke Tanah Air, tetapi saat ini masih tertahan di Timur Tengah, pemerintah telah membentuk tim penanganan. Tim itu akan memberikan pelayanan, pendampingan, sekaligus perlindungan bagi jemaah umrah Indonesia.
Adapun bagi jemaah yang masih di Tanah Air, tetapi mengalami penundaan atau bahkan pembatalan umrah, Jauhar mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah DIY siap mendampingi agar mendapatkan semua haknya.
"Semua hak jemaah dilindungi regulasi, apalagi dalam situasi force majeure (keadaan memaksa) seperti ini," tuturnya.
