JAKARTA, DISWAY.ID— Eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak pada wilayah Timur Tengah membuat pemerintah membentuk skenario evakuasi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Melalui Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik.
Tujuannya untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara real-time terhadap ribuan PMI di negara-negara terdampak, termasuk wilayah yang mengalami dampak serangan seperti Qatar dan kawasan sekitar instalasi militer.
BACA JUGA:1.741 Sekolah Direvitalisasi Rp1,25 Triliun Pasca-Bencana di Sumatera
Pemetaan zona berisiko tinggi terus diperbarui guna mendukung pengambilan keputusan cepat dan terukur.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan pemerintah bersikap proaktif dan terukur dalam merespons situasi yang berkembang dinamis.
"Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk," ujar Mukhtarudin, Selasa (3/3/2026).
Sebagai langkah mitigasi, PMI diimbau menjauhi titik konflik, pangkalan militer, dan lokasi berpotensi rawan, serta berpindah ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.
Kanal pengaduan diperkuat untuk mengantisipasi laporan terkait ancaman keamanan, keterlambatan upah, pemutusan kerja, hingga permintaan repatriasi.
BACA JUGA:Qatar Kena Rudal Iran, Argentina Jadi Opsi Jika MotoGP Qatar Batal?
Koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif bersama Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di negara seperti Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi, untuk menyinkronkan data serta menyiapkan rencana kontingensi.
"Simulasi skenario evakuasi dan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi telah dipersiapkan sebagai langkah preventif apabila terjadi eskalasi lebih lanjut," ungkapnya.
"Kami menyiapkan berbagai skenario, termasuk evakuasi dan pengetatan penempatan. Semua langkah disusun berbasis informasi faktual, koordinasi diplomatik, dan prinsip kehati-hatian," sambung Menteri Mukhtarudin.
Selain itu, Kementerian P2MI memperketat pengawasan untuk mencegah penempatan non-prosedural yang berpotensi memanfaatkan situasi krisis. Patroli siber dan penguatan literasi digital juga dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi tidak terverifikasi yang dapat memicu kepanikan.
BACA JUGA:Tak Penuhi Perizinan, Lapangan Padel di Puri Ayu Kembangan Tetap Disegel
- 1
- 2
- »
