- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mempertanyakan efektivitas Board of Peace (BoP) karena eskalasi perang melibatkan negara inisiator.
- HNW mendukung Presiden Prabowo mempertimbangkan opsi Indonesia menarik diri jika BoP menyimpang dari mandat perdamaian Palestina.
- Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapan menarik diri dari BoP jika lembaga tersebut gagal mewujudkan tujuan utamanya.
Suara.com - Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai efektivitas dan legitimasi moral lembaga internasional Board of Peace (BoP) kini patut dipertanyakan.
Hal ini menyusul eskalasi konflik dan perluasan perang yang justru melibatkan negara-negara inisiator lembaga tersebut. Terlebih Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran.
HNW mendukung agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius opsi untuk menarik diri dari keanggotaan BoP jika lembaga tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan awalnya, yakni mewujudkan perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.
"BOP itu katanya untuk menghadirkan perdamaian, bahkan bukan hanya di Palestina tapi di kawasan konflik yang lain. Tapi ternyata justru sekarang justru yang menciptakan BOP justru malah mengembangkan perang. Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan," ujar HNW di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Politisi senior PKS ini mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan Presiden Prabowo dalam sejumlah pertemuan dengan tokoh agama dan pakar diplomasi.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan opsi untuk keluar jika BoP melenceng dari mandatnya.
"Legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan. Dan bila demikian, kalau kemarin Pak Prabowo waktu bertemu dengan ormas-ormas Islam dan berikutnya bertemu dengan para mantan Menlu, Pak Wamenlu kan disampaikan oleh Kemenlu atau oleh Menlu bahwa Indonesia siap mengambil opsi untuk keluar dari BOP kalau ternyata BOP tidak merealisir apa yang menjadi tujuan utama," jelasnya.
HNW menekankan bahwa tujuan awal Indonesia bergabung adalah untuk menghentikan perang dan membela kemerdekaan Palestina. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya.
"Nah kalau ternyata perang malah nggak dihentikan malah diperlebar, saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan apa yang menjadi komitmen beliau untuk menghentikan perang, untuk kemudian masuk BOP untuk menghentikan perang, masuk BOP untuk menghadirkan perdamaian, masuk BOP untuk membela Palestina merdeka. Tapi ternyata yang terjadi justru perang malah dikobarkan di mana-mana," tegasnya.
Baca Juga: Kedubes AS di Arab Saudi Tutup Total Usai Serangan Drone, Layanan Darurat Dibatalkan
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP juga semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat. HNW mencatat sudah ada puluhan ormas dan tokoh nasional yang menandatangani petisi keberatan.
"Jadi saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP. Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini gitu loh," tambahnya.
Terkait langkah Presiden Prabowo yang menawarkan diri menjadi mediator konflik secara mandiri, HNW melihat hal tersebut sebagai kembalinya jati diri politik luar negeri Indonesia yang berdaulat.
"Dan tadi posisi beliau untuk menjadi mediator tadi itu sudah menurut saya sudah di luar BOP. Karena beliau kembali menjadi seorang presiden dari negara yang berdaulat, negara yang politiknya bebas aktif, bukan anggota BOP. Karena BOP ternyata justru mengembangkan perang... bukan maaf, ternyata dengan BOP malah perang tidak berhenti justru malah menyebar ke mana-mana," pungkasnya.
