Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) aman.
hal ini merespons isu krisis batu bara untuk pembangkit listrik seiring encana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 untuk tambang batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Bahlil mengatakan, pihaknya saat ini masih menyesuaikan RKAB batu bara 2026. Hal itu dilakukan demi menjaga harga di pasar global.
Namun, Bahlil menuturkan bahwa penataan RKAB tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk pembangkit listrik. Dia pun memastikan stok batu bara untuk PLTU PLN tetap aman.
"Untuk kebutuhan PLN, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue. Karena kita mengikuti terus perkembangan kebutuhan batubara terhadap PLN. Dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis. Ini yang sekarang kita lagi tata," tutur Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemangkasan produksi batu bara merupakan keniscayaan. Dia menuturkan bahwa Indonesia terlalu banyak memproduksi batu bara, sehingga harga pun melemah.
Maklum, RI merupakan salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Bahlil mengklaim, total batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai 1,3 miliar ton per tahun.
Dari jumlah itu, RI menyumbang sebesar 43% atau sekitar 500 juta hingga 550 juta ton. Namun, harga batu bara selama ini malah tidak ditetapkan oleh Indonesia.
Karenanya, Bahlil menilai pemangkasan produksi batu bara RI bakal mengerek harga di pasar global.
"Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia, tapi juga harga juga bagus supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Tapi juga mampu kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkesinambungan yang baik," jelas Bahlil.
Asal tahu saja, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.
Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Dia mengatakan, krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebut, idealnya ketersediaan batu bara untuk pembangkit itu berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level di bawah 10 hari operasi.
"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja supplier berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.
Sebab, bisa saja kuota yang dipangkas itu tak bisa mencukupi dari kebutuhan.
"Jadi bisa jadi tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal [pertama] ini, bisa jadi ada beberapa supplier itu yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.
Baca Juga
- Jaga Pasokan Energi, Bahlil Sebut Impor Minyak dari Timur Tengah Dialihkan ke AS
- Bahlil: Impor Minyak RI dari Timur Tengah Hanya 20%-25%
- Bahlil Hitung-hitungan Risiko Harga BBM Subsidi Naik Imbas Konflik Timur Tengah





/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F07%2F29%2F1cc058ba-1fba-454e-859a-a0ae17ccf795_jpg.jpg)