Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berdiskusi tentang eskalasi perang di kawasan Teluk, Timur Tengah dan dampaknya buat Indonesia bersama sejumlah tokoh di antaranya presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta pimpinan partai politik selama 3,5 jam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda, yang mengikuti pertemuan tersebut, menjelaskan Presiden Prabowo menggambarkan situasi geopolitik terkini, termasuk mengenai dampak dari serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, serta serangan balasan Iran dan eskalasinya di negara-negara Teluk.
"Didiskusikan (situasi di Iran, red.), implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa, red.) sudah tidak berperan dan aturan atau 'rule-based order' hanya 'on paper' dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar," kata Hassan saat jumpa pers selepas agenda itu di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa malam.
Hassan melanjutkan Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh tokoh untuk memikirkan bagaimana Indonesia menempatkan diri, mengingat implikasi dari eskalasi di Teluk tidak hanya kepada urusan keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga terhadap perekonomian.
Baca juga: Soal Timteng, Prabowo tegaskan RI harus siap hadapi segala kemungkinan
"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut 'supply oil', minyak dan gas," ujar Hassan, yang merupakan menteri luar negeri era pemerintahan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam kesempatan yang sama, Hassan juga mengungkap isi diskusi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya perang berlarut di kawasan Teluk, terlepas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengatakan perang akan berlangsung selama beberapa hari.
"Kalau juga misalnya Amerika akan menggelar pasukan darat, bisa jadi (perang) lebih panjang dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan besar, membesar dan karena itu perang akan berlangsung lama," kata Hassan.
Hassan menilai dampak dari eskalasi di Teluk itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara.
Baca juga: LPOI desak hentikan perang, dukung Prabowo jadi mediator
"Karena itu, Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden, kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini," kata Hassan.
Pada pertemuan itu, tokoh-tokoh yang hadir dan ikut berdiskusi di antaranya, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin. Kemudian ada pula ketua umum partai-partai politik yang punya perwakilan di DPR RI, perwakilan dari dunia usaha, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.
Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda, yang mengikuti pertemuan tersebut, menjelaskan Presiden Prabowo menggambarkan situasi geopolitik terkini, termasuk mengenai dampak dari serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, serta serangan balasan Iran dan eskalasinya di negara-negara Teluk.
"Didiskusikan (situasi di Iran, red.), implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa, red.) sudah tidak berperan dan aturan atau 'rule-based order' hanya 'on paper' dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar," kata Hassan saat jumpa pers selepas agenda itu di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa malam.
Hassan melanjutkan Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh tokoh untuk memikirkan bagaimana Indonesia menempatkan diri, mengingat implikasi dari eskalasi di Teluk tidak hanya kepada urusan keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga terhadap perekonomian.
Baca juga: Soal Timteng, Prabowo tegaskan RI harus siap hadapi segala kemungkinan
"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut 'supply oil', minyak dan gas," ujar Hassan, yang merupakan menteri luar negeri era pemerintahan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam kesempatan yang sama, Hassan juga mengungkap isi diskusi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya perang berlarut di kawasan Teluk, terlepas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengatakan perang akan berlangsung selama beberapa hari.
"Kalau juga misalnya Amerika akan menggelar pasukan darat, bisa jadi (perang) lebih panjang dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan besar, membesar dan karena itu perang akan berlangsung lama," kata Hassan.
Hassan menilai dampak dari eskalasi di Teluk itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara.
Baca juga: LPOI desak hentikan perang, dukung Prabowo jadi mediator
"Karena itu, Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden, kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini," kata Hassan.
Pada pertemuan itu, tokoh-tokoh yang hadir dan ikut berdiskusi di antaranya, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin. Kemudian ada pula ketua umum partai-partai politik yang punya perwakilan di DPR RI, perwakilan dari dunia usaha, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5519771/original/013742400_1772596056-malut.jpg)
