Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa GKSR merupakan gerakan konstitusional yang memperjuangkan demokrasi inklusif.
“Saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa GKSR sebuah gerakan konstitusional. GKSR bukan gerakan anti-sistem, tetapi pro-konstitusi,” kata OSO dalam pembukaan Seminar Parliamentary Treshold yang digelar oleh GKSR di Jakarta, Selasa (3/3).
Salah satu agenda utama GKSR adalah menurunkan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT).
GKSR menilai ada jutaan suara yang terbuang dan tidak terkonversi menjadi kursi parlemen pada Pemilu 2024 karena PT empat persen yang berlaku saat itu.
OSO yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura itu menegaskan GKSR hadir dengan mengusung semangat mengawal kedaulatan dan suara rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: MK tak terima lagi uji ambang batas parlemen sebab permohonan prematur
“Setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik yang boleh dieliminasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan GKSR hadir untuk mengawal masa depan demokrasi Indonesia dan memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia.
"Ketika suara jutaan rakyat hilang karena ambang batas, maka yang hilang bukan hanya kursi, tetapi hak konstitusional warga negara," kata OSO.
OSO juga mengingatkan bahwa suara yang terbuang adalah hal berdampak negatif terhadap kelangsungan demokrasi.
"Sejarah menunjukkan demokrasi runtuh bukan karena terlalu banyak suara, tetapi karena terlalu banyak suara yang diabaikan. Jika demokrasi ingin kuat, maka rakyat harus didengar, bukan disaring," katanya.
Baca juga: Pakar: Banyak suara terbuang bila ambang batas parlemen naik
GKSR merupakan wadah kerja sama politik atau koalisi yang dibentuk oleh delapan partai politik nonparlemen di Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan suara pemilih agar tidak terbuang dalam pemilu mendatang
Melalui seminar nasional tersebut, ia berharap lahir rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem demokrasi dan pemilu agar tetap inklusif serta mencerminkan keberagaman pilihan politik rakyat.
“Saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa GKSR sebuah gerakan konstitusional. GKSR bukan gerakan anti-sistem, tetapi pro-konstitusi,” kata OSO dalam pembukaan Seminar Parliamentary Treshold yang digelar oleh GKSR di Jakarta, Selasa (3/3).
Salah satu agenda utama GKSR adalah menurunkan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT).
GKSR menilai ada jutaan suara yang terbuang dan tidak terkonversi menjadi kursi parlemen pada Pemilu 2024 karena PT empat persen yang berlaku saat itu.
OSO yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura itu menegaskan GKSR hadir dengan mengusung semangat mengawal kedaulatan dan suara rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: MK tak terima lagi uji ambang batas parlemen sebab permohonan prematur
“Setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik yang boleh dieliminasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan GKSR hadir untuk mengawal masa depan demokrasi Indonesia dan memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang sia-sia.
"Ketika suara jutaan rakyat hilang karena ambang batas, maka yang hilang bukan hanya kursi, tetapi hak konstitusional warga negara," kata OSO.
OSO juga mengingatkan bahwa suara yang terbuang adalah hal berdampak negatif terhadap kelangsungan demokrasi.
"Sejarah menunjukkan demokrasi runtuh bukan karena terlalu banyak suara, tetapi karena terlalu banyak suara yang diabaikan. Jika demokrasi ingin kuat, maka rakyat harus didengar, bukan disaring," katanya.
Baca juga: Pakar: Banyak suara terbuang bila ambang batas parlemen naik
GKSR merupakan wadah kerja sama politik atau koalisi yang dibentuk oleh delapan partai politik nonparlemen di Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan suara pemilih agar tidak terbuang dalam pemilu mendatang
Melalui seminar nasional tersebut, ia berharap lahir rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem demokrasi dan pemilu agar tetap inklusif serta mencerminkan keberagaman pilihan politik rakyat.
