Jakarta, tvOnenews.com - Isu mengenai wacana Polri di bawah kementerian masih menjadi sorotan hangat publik.
Terbaru, Kornas Presidium Pemuda Timur melalui deklarasinya menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden secara struktural dan organisatoris.
Perwakilan Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama mengatakan dukungan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar.
- Istimewa
“Yang pastinya kami dari Pemuda Indonesia Timur berharap dan menyampaikan pernyataan sikap kami, kami mendukung penuh Polri secara struktural dan organisasi tetap di bawah Presiden, tentu dengan alasan-alasan tertentu,” kata Sandri kepada awak media, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Sandri menjelaskan deklarasi tersebut memiliki alasan yakni pertama berupa untuk mempermudah garis komando.
Kedua, agar proses penegakan hukum tidak berbelit-belit. Ketiga, menjaga independensi penegakan hukum sebagaimana amanat reformasi yang selama ini dijaga bersama.
“Karena menurut pertimbangan kami ini adalah amanat reformasi yang kita jaga bersama. Melemahkan institusi penegakan hukum tentu artinya melemahkan bangsa itu sendiri,” ungkapnya.
Terkait berbagai framing negatif terhadap Polri, Sandri menilai hal tersebut tidak perlu dilawan secara reaktif.
Ia menyebut setiap lembaga negara memiliki sisi positif dan negatif yang tidak bisa dimungkiri.
“Kalau Polri salah ya kita kritisi. Kalau menurut kami kerjanya tidak sesuai prosedural undang-undang dan tidak baik di mata publik, kita kritisi. Kami tidak membela secara mutlak,” katanya.
Namun, ia menegaskan pihaknya menolak jika secara struktural Polri digiring ke ranah politik praktis.
Menurutnya wacana menempatkan Polri di bawah kementerian terlalu politis dan berpotensi mengaburkan prinsip ketatanegaraan.
“Relasinya Polri dan Presiden adalah relasi konstitusional, bukan relasi politis. Jadi kalau Polri dianggap buruk di mata masyarakat ya kita kritisi agar memperbaiki diri, bukan malah melemahkan institusinya,” ujarnya.
Sandri juga menyoroti peran Polri di kawasan Indonesia Timur.
Ia menilai institusi tersebut termasuk yang paling tanggap dan cepat dalam merespons persoalan di wilayah dengan tingkat konflik horizontal yang relatif tinggi.
