Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia dianggap pendukung Amerika Serikat-Israel dalam konflik Timur Tengah karena tergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Gelombang kritik terkait keberadaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump terus bergulir.
Mulai dari institusi pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga negera, hingga pengamat politik mengkritik keras terkait kehadiran Indonesia dalam BoP tersebut.
Sebut saja Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini dengan tegas menolak keras keikutsertaan Indonesia dalam BoP.
- Tim Humas Prabowo
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dengan tegas meminta Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian tersebut.
Terbaru ritik datang dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera menarik diri dari kerja sama BoP.
Ia menilai keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut justru berisiko mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (3/3/2026).
Lima Alasan Indonesia harus Mundur dari BoP
Menurutnya, ada lima alasan mendesak mengapa Indonesia harus segera keluar dari BoP.
Pertama, partisipasi Indonesia dinilai telah menyimpang dari amanat konstitusi terkait politik luar negeri bebas aktif.
"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.
Kedua, pemerintah dianggap tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut.
"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," tegasnya.
Ketiga, sikap yang dinilai tidak netral itu berpotensi merusak kepercayaan publik internasional, termasuk rakyat Palestina.
TB Hasanuddin mengingatkan, rencana mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP bisa menuai penolakan.
