JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyatakan, Indonesia harus bisa diterima oleh pihak yang bertikai dalam konflik yang berkecamuk antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
Sayangnya, menurut Hassan, hingga kini belum terlihat tanda-tanda penerimaan dari negara-negara tersebut.
"Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain untuk menjadi mediator ya kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu," kata Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Menlu Sugiono Komunikasi ke Iran dan AS soal Prabowo Siap Jadi Mediator, Apa Hasilnya?
Hal ini disampaikannya usai mengikuti diskusi selama 3,5 jam bersama Presiden Prabowo, eks Presiden, eks Wakil Presiden, hingga para ketua umum partai politik.
Pertemuan tersebut salah satunya memang membahas konflik yang memanas antara Iran dan Israel.
Presiden Prabowo, kata Hassan, memberikan pengarahan secara langsung mengenai konflik terbuka itu.
"Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia. Khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu yang paling mutakhir perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran," ucap dia.
Baca juga: Apa Dampaknya jika Indonesia Jadi Mediator Konflik Iran-AS?
Hasan tidak memungkiri, Indonesia perlu menghitung implikasi maupun dampak terhadap kondisi di dalam negeri dari konflik tersebut.
Utamanya, ketika tatanan dunia tidak lagi efektif dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecil.
Segala aturan, lanjutnya, hanya tertera di kertas semata tanpa dijalankan.
Oleh karenanya, Prabowo juga menekankan pentingnya sebuah negara mampu menavigasi langkah di antara negara-negara yang tidak sejalan.
Baca juga: Menyorot Niat Prabowo Jadi Mediator Usai AS-Israel Serang Iran...
"Rule based order hanya on paper. Dan memang tidak ada kekuatan pemaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Beliau, maksud saya Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah," ucap dia.
Pertemuan Prabowo dengan para tokoh juga potensi pelemahan fungsi dan mandat Board of Peace (BoP) yang diikuti Indonesia jika konflik tak kunjung mereda.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” kata Hassan.
Baca juga: Pakar Hubungan Internasional Unair Sebut Posisi Indonesia Tak Memungkinkan Jadi Mediator Konflik Iran-Amerika, Ini Alasannya
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono.
Hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua umum partai koalisi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Iindonesia Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
