Oleh: Muhammad Syarkawi Rauf
(Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI Tahun 2015 – 2018)
HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Setelah mereda paska tekanan Trade War 2.0, risiko perekonomian global meningkat lagi akibat perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS). Perekonomian global kembali dihantui fenomena stagflasi yang ditandai oleh stagnasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran dan fenomena inflasi tinggi.
Potensi stagflasi global dapat bersumber dari dua faktor berikut, yaitu: pertama, kenaikan harga minyak dunia. Saat ini harga minyak dunia naik sekitar 6,11 persen secara tahunan (year-on-year) untuk WTI dan 10,73 persen untuk minyak brent pada Selasa, 3 Maret 2026. Kedua, kenaikan biaya logistik akibat blokade selat Hormuz oleh Iran dan laut merah oleh milisi Houthi, Yaman.
Jika perang Timur Tengah (Timteng) berlanjut maka harga minyak dunia berpotensi naik sangat drastis, dari 72,684 dolar AS per barel untuk jenis WTI dan 79,680 dolar AS per barel untuk minyak brent pada Selasa, 3 Maret 2026 menjadi 100 – 140 dolar AS per barel. Di mana, harga minyak dunia WTI dan brent tertinggi dalam lima tahun terakhir sekitar 116,26 – 118,08 dolar AS per barel pada 30 Mei 2022.
Risko Perekonomian Global
Sebelum terjadi perang Timteng, Goldman Sach, lembaga keuangan global yang berkantor pusat di New York, AS memproyeksikan harga minyak dunia, WTI hanya sekitar 60 dolar AS per barel dan minyak brent sekitar 56 dolar AS per barel.
Penutupan selat Hormuz menghentikan lalu lintas logistik sekitar 20 persen minyak global dan 22 persen perdagangan Liquified Natural Gas (LNG) global. Dampaknya akan sangat signifikan terhadap pasokan minyak dan LNG ke sejumlah negara, khususnya Jepang yang 90 persen kebutuhan minyaknya melalui selat Hormuz.
Sementara, dua perekonomian terbesar dunia, yaitu China dan India menggantungkan sekitar 38 dan 46 persen pasokan minyaknya ke teluk Persia. Demikian juga dengan zona Euro yang merupakan pembeli terbesar LNG dari Timteng melalui selat Hormuz.
Tekanan harga minyak dunia terhadap perekonomian nasional dan global dapat terjadi melalui tiga jalur, yaitu: pertama, supply side channel. Kedua, demand side channel. Ketiga, trade channel atau terms of trade channel (ToT).
Pada supply side channel, tekanan harga minyak dunia hingga 100 – 140 dolar AS per barel akan membuat biaya produksi meningkat sangat tinggi yang menyebabkan produsen mengurangi produksi. Hal ini tercermin pada Purchasing Manufacture Index (MPI) yang menurun, bahkan berada di sona kontraksi.
Semantara pada sisi permintaan, kenaikan harga minyak dunia menyebabkan Consumer Price Index (CPI) inflation naik dan upah riil turun (real disposable income turun) yang menurunkan belanja konsumen.
Pada tahap kedua (second round effect), terjadi negosisasi kenaikan upah (upah tidak fleksibel) untuk mempertahankan konsumsi. Hal ini sejalan dengan permanent income hypothesis (PIH) dari Milton Friedman, yaitu konsumen tidak mendasari konsumsinya dengan pendapatannya saat ini tetapi didasarkan pada pendapatannya sepanjang waktu.
Penurunan konsumsi rumah tangga yang disertai oleh penurunan produksi karena biaya produksi meningkat membuat kesempatan kerja menurun. Hal ini dapat menghilangkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional yang tergambar pada penurunan harga saham.
Ketiga, tekanan harga minyak dunia membuat harga barang-barang impor jadi naik. Artinya, TOT turun yang menurunkan welfare (kesejahteraan). Dibutuhkan lebih banyak uang untuk memperoleh satu unit barang.
Respon Kebijakan
Risiko stagflasi terjadi melalui tiga jalur, yaitu tekanan harga minyak dunia pada sisi pasokan menurunkan produksi dan berkurangnya kesempatan kerja, mendongkrak angka pengangguran yang membuat pertumbuhan ekonomi stagnan.
Hasil simulasi Fitch Rating (2023) menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak dunia sebesar 10 persen menurunkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 0,4 persen menjadi 2,7 persen dan 0,1 persen tahun 2025 menjadi 3,0%. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi rata-rata harga minyak dunia sebesar 75 dolar AS per barel tahun 2023, 70 dollar AS per barel tahun 2024 dan 2025.
Sejalan dengan kecenderungan di atas, belajar pada pengalaman tahun 1980-an, pada saat inflasi AS sangat tinggi, sekitar 11,83%, ketua The Federal Reserve (The Fed) saat itu, Paul A. Volcker mengambil kebijakan menaikan FFR hingga 22,36%. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan Volcker disinflation.
Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia (BI)? Situasi sekarang berbeda, penelitian Ben Bernanke (1997), ketua The Fed tahun 2006 – 2014, efek riil dari tekanan harga minyak dunia terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak murni disebabkan oleh oil price shock itu sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh respon kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga acuan (policy rate).
Resep kebijakan Ben Bernanke (1997) berbeda dengan Larry Summers, mantan Menteri keuangan AS, pada saat terjadi tekanan harga minyak dunia, respon kebijakan moneter The Fed dalam pandangan Summers adalah menaikkan suku bunga acuan, dalam hal ini Federal Fund Rate (FFR).
Saat ini, ada baiknya otoritas moneter mendengar nasehat Ben Bernanke (1997), kebijakan respon terbaik terhadap tekanan harga minyak dunia untuk menghindari risiko stagflasi adalah menetapkan suku bunga acuan konstan dibandingkan menaikkan suku bunga acuan yang akan menekan pertumbuhan ekonomi.
Atau, pilihannya, BI menjalankan kebijakan moneter netral (neutral monetary policy) yang outcome-nya atau hasil akhirnya adalah stabilitas beberapa indikator makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja. (*)
