REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan seluruh kerja sama perdagangan dengan Spanyol. Ancaman tersebut menyusul kebijakan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang tak mengizinkan Paman Sam menggunakan pangkalan militer bersama di Negeri Matador itu untuk perang dengan Iran.
AS bersama penjajah Zionis Israel, sejak Sabtu (28/2/2026) melancarkan agresinya ke Iran, yang hingga kini berujung pada perang terbuka sampai ke negara-negara kawasan di Timur Tengah (Timteng).
- Menhan AS Sebut Nabi Islam Delusional, Jadi Alasan Serang Iran
- Ribuan Antar Jenazah 175 Murid Syuhada Pengeboman Israel di Iran
- Kronologi Anak SD Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Rumahnya di Bandung Barat
“Kami (AS) akan menghentikan semua perdagangan dengan Spanyol,” kata Trump kepada wartawan saat sesi tanya jawab bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz, di Gedung Putih, Washington, AS, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (4/3/2026).
Trump menegaskan, penolakan pemerintahan di Madrid, atas penggunaan pangkalan militer bersama AS, di Spanyol merupakan bentuk pembangkangan atas kerja sama kedua negara itu.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Karena itu, kata Trump mengancam, AS merasa berhak untuk juga menutup hubungan dagang dengan Spanyol. “Kami tidak ingin punya hubungan dengan Spanyol,” begitu kata dia.
Pemerintah Spanyol sejak awal agresi Zionis-AS ke Iran, sudah menyatakan kecamannya. Spanyol mengatakan serangan itu melanggar hukum internasional, dan merusak perdamaian di kawasan dan mengancam perang besar secara global.
Pada Senin (2/3/2026) otoritas di Madrid menegaskan, tak bakal memberikan izin wilayahnya untuk dijadikan tempat bagi AS, maupun Israel untuk menjadi ‘papan’ tembakan misil atau rudal ke Iran.
Meskipun AS memiliki pangkalan militer bersama dengan Spanyol, di Rota yang berada di gerbang Selat Gibraltar, Laut Mediterania, namun pemerintahan Negeri Matador itu melarang Paman Sam menggunakannya.
Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan, pangkalan militer bersama AS tersebut, tetap menjadikan Madrid sebagai otoritas tertinggi pemegang kedaulatan wilayah. Spanyol, kata Albares tak akan mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk setiap aktivitas yang melanggar prinsip hukum internasional, dan yang tak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
