Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang masih tertahan di kawasan Selat Hormuz.
Menurut Bahlil, pemerintah kini mengedepankan jalur diplomatik agar kedua armada tersebut dapat segera meninggalkan perairan yang tengah memanas itu
"Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan," ujar Bahlil, dikutip Rabu (4/3/2026).
Ia mengakui terdapat potensi risiko terhadap distribusi minyak nasional apabila kapal tidak dapat bergerak keluar dari wilayah tersebut. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif dengan mengamankan sumber pasokan minyak mentah dari rute lain di luar Selat Hormuz.
"Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat penting," terang Bahlil.
Di sisi lain, induk perusahaan energi pelat merah, PT Pertamina (Persero), memastikan kondisi kapal beserta awaknya dalam keadaan aman.
Pernyataan tersebut disampaikan Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron.
Baron menjelaskan bahwa total terdapat empat kapal Pertamina yang berada di sekitar kawasan tersebut, namun dua di antaranya telah berada di luar Selat Hormuz. Perusahaan terus memonitor situasi sekaligus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, guna menjamin keselamatan kru dan perlindungan aset.
"Memang benar ada dua kapal Pertamina yang masih berada di sana. Jadi ada empat tapi yang dua berada di luar Selat Hormuz. Jadi saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan dari para kawak kapal, kemudian juga terkait dengan aset kapal yang berada di sana," ujar Baron.
Sebagai informasi, ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran menutup akses pelayaran menyusul serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi tersebut membuat aktivitas pelayaran di jalur vital distribusi minyak dunia itu berada dalam pengawasan ketat. (nba)
