Bayar Pajak Kendaraan Tahunan di Depok dan Bekasi Kini Tak Perlu Bawa BPKB

KOMPAS.com - Bayar pajak kendaraan tahunan di Depok dan Bekasi kini tidak perlu membawa BPKB, cukup e-KTP dan STNK asli.

Kebijakan ini diumumkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Selasa (3/3/2026).

“Bagi warga Jawa Barat yang berada di wilayah Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, yang selama ini kalau bayar pajak kendaraan bermotor harus bawa BPKB, saya katakan mulai hari ini tidak usah lagi membawa BPKB asli maupun fotocopy, dan bisa langsung dilakukan pelayanan,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun pribadinya.

Baca juga: Jadwal Cuti Bersama dan WFA Libur Lebaran 2026, Total 12 Hari

Hanya Untuk Pajak 1 Tahunan

Kebijakan tersebut dikonfirmasi oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar).

Bapenda Jabar mengatakan aturan ini berlaku khusus untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) 1 tahunan di wilayah yang masuk koordinasi Polda Metro, yakni Depok, Cinere, Cikarang, dan Bekasi.

“Kebijakan ini khusus pembayaran pajak 1 tahunan di wilayah Polda Metro seperti Depok, Cinere, Cikarang, dan Bekasi,” kata Bapenda Jabar.

Warga yang membayar pajak tahunan di wilayah tersebut kini dapat melakukan pengesahan tanpa melampirkan BPKB asli maupun fotokopi.

Dokumen yang tetap wajib dibawa adalah:

• e-KTP asli dan fotokopi
• STNK asli danfotokopi

Sementara itu, untuk pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan, masyarakat tetap diwajibkan melampirkan BPKB asli.

Adapun di luar wilayah yang berada di bawah Polda Metro, ketentuan pembayaran pajak 1 tahunan masih seperti biasa, yakni melampirkan e-KTP asli dan STNK asli.

Baca juga: Jadwal Liburan Sekolah Lebaran 2026 Total 16 Hari, Ini Rinciannya

Dorong Pemanfaatan Aplikasi SIGNAL

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

“Selanjutnya juga kami harapkan (warga) memanfaatkan SIGNAL,” kata Dedi.

Aplikasi SIGNAL memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Baca juga: Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah Ramadhan 2026 Ditetapkan Baznas, Segini Nominalnya

Pajak untuk Pembangunan Jalan

Dedi turut menyampaikan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Ia menyebut penerimaan pajak mengalami peningkatan.

“Terima kasih ya kepada seluruh warga Jabar yang rajin membayar pajaknya, dan mengalami peningkatan pendapatan di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menegaskan, penerimaan dari pajak kendaraan akan dikembalikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab gubernur, jalan kabupaten/kota di bawah kewenangan bupati dan wali kota, maupun jalan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah layanan administrasi bagi warga Depok dan Bekasi sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang