Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluruskan polemik yang beredar soal rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, dan tidak ada hubungannya dengan capaian swasembada yang tengah dibanggakan pemerintah.
Beras yang dimaksud adalah jenis basmati, komoditas niche untuk segmen hotel, restoran, dan wisatawan asing, bukan beras yang akan masuk ke pasar atau meja makan rakyat.
Amran meminta publik melihat angka ini secara proporsional, bukan reaktif.
"Kita harus rasional. Jangan pakai rasa. Yang baru akan (impor beras 1.000 ton itu) seakan hantu, tetapi yang kita ekspor itu yang kita bahas sekarang," katanya dikutip dari ANTARA, Selasa (3/3/2026).
Amran menyandingkan angka impor dengan cadangan nasional yang ada untuk memperjelas betapa kecilnya volume yang dipersoalkan. Stok beras di Bulog saat ini hampir mencapai empat juta ton.
"Sudah swasembada (beras). Aku tanya, meluber enggak beras di Bulog? Meluber. Jumlah beras di Bulog hampir 4 juta ton, banyak enggak? Kalau dibagi 1.000 (ton) itu berapa? 1.000 bagi 4 juta berapa? Kalau tidak salah empat nolnya, benar enggak? 0,0004 (persen). Kecil enggak? Terjawab ya, selesai," kata Amran.
Di saat yang sama, Indonesia justru bersiap mengekspor 2.280 ton beras premium ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi calon jamaah haji Indonesia di Tanah Suci, volume yang jauh melampaui rencana impor yang belum pasti terealisasi itu. Amran sengaja membenturkan dua angka ini agar neraca perdagangan beras dibaca secara utuh.
"Mana 2.000 ton akan diekspor minggu depan, 1.000 ton belum pasti. Itu pun beras khusus. Mana lebih bagus?" ujarnya.
Amran menjelaskan beras basmati yang direncanakan diimpor menyasar segmen yang sangat spesifik seperti ini restoran, hotel, dan kebutuhan wisatawan serta investor asing yang terbiasa dengan cita rasa beras yang berbeda dari varietas lokal.
"Itu baru akan (diimpor). Itu pun kalau (jadi) diimpor itu adalah beras khusus karena (beras jenis) basmati sesuai dengan (selera) turis-turis yang datang, investor (yang) datang," kata Amran.
Untuk memperkuat argumennya, ia menarik analogi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci justru lebih memilih beras lokal ketimbang beras Arab Saudi.
"Jadi, sama kita ke mana nih berangkat (haji), senangnya beras yang pulen, yang beras inpari, Cianjur," jelasnya.
Impor beras ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS ditandatangani pada 19 Februari 2026 dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan Indonesia berkomitmen mengimpor komoditas pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar AS.
Baca Juga: Ramai Soal Impor Beras 1000 Ton dari AS, Zulhas: Bukan Konsumsi Umum
Beras 1.000 ton per tahun hanyalah satu baris kecil dalam komitmen besar itu, yang juga mencakup kedelai, gandum, jagung, hingga daging sapi. Realisasi impor beras tersebut pun bukan sesuatu yang otomatis, pemerintah menegaskan realisasinya tetap bergantung pada permintaan dalam negeri.
Di luar penjelasan pemerintah, kebijakan ini tidak luput dari sorotan parlemen. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama mengingatkan agar momentum kebijakan ini dipertimbangkan secara cermat, mengingat berlangsung di bulan Ramadan jelang Syawal saat petani berharap hasil panennya terserap maksimal.
"Apalagi ini di bulan Ramadan jelang Syawal, tentu semua ingin panen dengan sesungguhnya panen," ucapnya.
Lia juga meminta pemerintah memastikan beras impor tidak bocor ke pasar umum dan menekan harga gabah di tingkat petani.
