Fitch Ratings disebut menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Lembaga internasional itu mempertahankan Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating (IDR) pada level BBB.
Usai pengumuman itu, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG anjlok hingga 4,41% hingga ke level 7.588 pada perdagangan intraday hari ini, Rabu (4/3) pukul 10:26 WIB.
Dalam draft Fitch Ratings yang dirilis hari ini, Rabu (4/3) penurunan outlook itu karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran kebijakan ekonomi RI di tengah sentralisasi pengambilan keputusan.
“Hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor, dan memberikan tekanan pada bantalan eksternal,” tulis Fitch Ratings, Rabu (4/3).
Di sisi lain, penegasan peringkat BBB menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Hal itu tercermin dari rekam jejak stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan ekonomi menengah yang cukup baik, moderatnya rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB), serta posisi eksternal yang masih memadai.
Namun, peringkat tersebut tetap dibatasi oleh rendahnya penerimaan negara, biaya pembayaran bunga utang yang tinggi, hingga sejumlah faktor struktural seperti kualitas tata kelola yang masih tertinggal dibandingkan negara dengan peringkat serupa.
Fitch juga menilai risiko kebijakan meningkat seiring fokus pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan memperluas belanja sosial. Meski pemerintah diperkirakan tetap berupaya menjaga defisit fiskal dalam batas 3% dari PDB, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Selain itu, rencana pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Keuangan Negara dalam agenda legislasi 2026 juga menjadi sorotan. Apabila kerangka fiskal yang berlaku dilonggarkan, termasuk batas defisit 3%, hal tersebut dinilai berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan tantangan pembiayaan defisit tanpa dukungan bank sentral.
Dari sisi fiskal, Fitch memperkirakan defisit anggaran Indonesia mencapai sekitar 2,9% dari PDB pada 2026, sedikit lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7% dari PDB. Proyeksi tersebut berdasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif akibat potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi dan dampak jangka pendek yang terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.
Kebutuhan belanja sosial juga diperkirakan tetap tinggi, termasuk untuk mendukung program makanan bergizi gratis yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3% dari PDB.
“Rencana untuk mempercepat pengeluaran ke paruh pertama 2026 dapat menambah risiko pelanggaran fiskal,” tulis Fitch.
Lemahnya Pendapatan Negara
Lebih jauh Fitch Ratings menilai kinerja pendapatan pemerintah Indonesia masih relatif lemah. Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan rasio pendapatan pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 13,3% pada 2026–2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang mencapai 25,5%.
Pendapatan negara juga tercatat melemah pada 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak yang lesu, pembatalan hampir seluruh rencana kenaikan tarif PPN sebesar satu poin persentase, hingga pengalihan dividen BUMN sekitar 0,4% dari PDB ke dana kekayaan negara yang baru dibentuk, yaitu Danantara.
Fitch menilai pemerintah RI memang terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak demi memperkuat penerimaan negara. Namun, langkah tersebut diperkirakan belum mampu mengerek pendapatan secara signifikan dalam jangka pendek sehingga ruang fiskal tetap terbatas.
Di sisi lain, Danantara juga diarahkan untuk mendorong investasi di luar anggaran negara. Dana kekayaan negara tersebut memiliki mandat untuk meningkatkan efisiensi BUMN sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi komersial.
Pada tahun ini, Danantara berencana menanamkan investasi sekitar US$ 26 miliar, atau setara 1,7% dari PDB, yang akan difokuskan pada proyek hilirisasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Fitch Ratings menilai ketidakpastian masih membayangi kemungkinan perluasan mandat dana kekayaan negara Danantara di masa depan. Perluasan tersebut berpotensi mencakup aktivitas yang bersifat kuasi-fiskal melalui investasi berbasis leverage untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah.
“Langkah tersebut berpotensi mengurangi transparansi fiskal, konsistensi kebijakan, dan meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara,” tulis Fitch.
Indikator Tata Kelola Melemah
Lebih lanjut Fitch menilai gelombang demonstrasi besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2025 mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik. Kondisi ini berpotensi memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan dan menjadi tantangan politik bagi presiden serta koalisi pemerintahan.
Di sisi lain, posisi Indonesia dalam indikator tata kelola Bank Dunia juga mengalami penurunan. Skor komposit tata kelola tercatat berada di persentil ke-44, lebih rendah dibandingkan median negara dengan peringkat ‘BBB’ yang berada di persentil ke-56. Ketidakpastian yang berlanjut terkait arah kebijakan makroekonomi dinilai dapat semakin menekan kualitas tata kelola dan kekuatan institusi negara.
Kerentanan Eksternal
Tak hanya itu, Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi sekitar 0,8% dari PDB pada 2026 seiring melemahnya kinerja ekspor bersih.
Cadangan devisa diproyeksikan masih memadai untuk menutup sekitar lima bulan kebutuhan pembayaran transaksi berjalan. Posisi ini didukung oleh kebijakan retensi devisa dari ekspor sumber daya alam dan masih sejalan dengan negara-negara dengan peringkat serupa.
Meski demikian, risiko arus keluar modal tetap perlu diwaspadai setelah volatilitas di pasar domestik yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap tata kelola pasar modal.
“Sentimen investor tetap rapuh, yang menciptakan risiko tekanan depresiasi tambahan, meningkatkan biaya pinjaman, dan mengikis bantalan eksternal,” tulis Fitch.
Mandat Bank Indonesia Kian Kompleks
Adapun Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% sejak September 2025 dengan fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Fitch Ratings memperkirakan inflasi Indonesia masih berada dalam kisaran target bank sentral sebesar 2,5% ±1%. Lembaga pemeringkat tersebut juga memproyeksikan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dua kali hingga mencapai 4,25% pada akhir 2026.
Namun, Fitch menilai sikap kebijakan yang lebih longgar serta potensi perluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menambah tantangan bagi bank sentral.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan BI dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan, terutama jika tekanan arus keluar modal meningkat.
Utang Pemerintah di Bawah Rata-Rata Negara Sejenis
Fitch memperkirakan utang pemerintah secara keseluruhan akan meningkat secara moderat menjadi 41% dari PDB pada 2026, masih di bawah median peringkat ‘BBB’ sebesar 57,3%.
Kemudian rasio utang diperkirakan tetap relatif stabil dalam jangka menengah, mencerminkan asumsi bahwa pemerintah akan mematuhi batas defisit fiskal. Namun, pembayaran bunga diperkirakan mencapai 17% dari pendapatan pemerintah pada 2025, termasuk salah satu yang tertinggi dalam kategori peringkat ‘BBB’.
Fitch memperkirakan pertumbuhan sebagai kekuatan kredit utama, akan tetap stabil sekitar 5,0% pada 2026–2027, dua kali lipat dari median ‘BBB’ sebesar 2,5%. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Hal itu didukung oleh peningkatan pengeluaran publik, termasuk investasi Danantara, pelonggaran moneter, reformasi pembukaan hambatan yang moderat, dan aktivitas hilir di industri-industri sasaran, yang mengimbangi tekanan dari ekspor bersih yang melemah.
“Target pemerintah untuk pertumbuhan 8% pada 2029 akan sulit tercapai tanpa reformasi struktural yang signifikan,” tulis Fitch.
Stabilitas Politik dan Kualitas InstitusiIndonesia mencatat Skor Relevansi ESG (RS) 5 untuk sejumlah indikator penting, termasuk stabilitas politik dan hak asasi manusia, penegakan hukum, kualitas institusi dan regulasi, serta pengendalian korupsi. Skor ini mencerminkan bobot tinggi yang diberikan oleh Indikator Tata Kelola Bank Dunia (WBGI) dalam model peringkat sovereign.
Peringkat WBGI menempatkan Indonesia di persentil ke-44, menunjukkan beberapa kondisi positif: transisi politik yang relatif damai, partisipasi masyarakat dalam proses politik yang moderat, kapasitas institusi pemerintah yang sedang, dan sistem hukum yang sudah mapan.
Namun, RI juga menghadapi tantangan serius, yaitu tingkat korupsi yang masih tinggi yang berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan publik dan investasi.
