Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menyikapi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan ibadah umrah.
Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Rapat bertujuan memperkuat pemantauan situasi sekaligus merumuskan langkah mitigasi risiko demi menjamin keselamatan jemaah.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama.
“Penundaan bukan pembatalan, tetapi langkah mitigasi risiko. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi jemaah,”kata Puji dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut disepakati pembentukan pusat koordinasi terpadu, pertukaran data antarinstansi, serta dukungan kemudahan perizinan penerbangan tambahan. Maskapai juga berkomitmen memberikan opsi refund, reschedule, dan re-route sesuai kebijakan masing-masing.
Kemenhaj turut menyiapkan mekanisme kompensasi bagi calon jemaah yang batal berangkat akibat pembatasan penerbangan di sejumlah negara transit. Pemerintah memastikan koordinasi akan terus diperkuat guna menjaga keselamatan dan kepastian layanan umrah bagi jemaah Indonesia.
Editor: Redaksi TVRINews
