jpnn.com - JAKARTA - Beberapa guru PPPK Paruh Waktu dari sejumlah daerah bakal bersaksi pada sidang uji materi Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang mengatur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk anggaran pendidikan.
Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 menyatakan, “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan”.
BACA JUGA: Sebegini Jumlah PNS & PPPK, TNI/Polri, dan Pensiunan Penerima THR 2026
Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Reza Sudrajat, yang seorang guru honorer Karawang dan anggota P2G.
Guru PPPK Paruh Waktu akan bersaksi di MK bahwa penggunaan dana pendidikan untuk program MBG berdampak terhadap gaji mereka.
BACA JUGA: ASN Mendapat THR dan TPP, tetapi PPPK Paruh Waktu Tidak Disebut
Mereka yang akan bersaksi mendapatkan gaji di bawah honorer. Bahkan, hingga bulan ini hak mereka belum dibayarkan.
Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim mengatakan, sengaja menghadirkan para guru PPPK Paruh Waktu pada sidang 11 Maret nanti, untuk membuktikan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk MBG telah mengorbankan para guru.
BACA JUGA: Pak Heru Memastikan Sudah Anggarkan THR PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah
Dia menyebutkan, dana Transfer ke Daerah (TKD) berkurang menjadi Rp 264 triliun.
Inilah yang menjadi salah satu penyebab dan alasan Pemda tak mampu menggaji guru PPPK paruh waktu dengan layak dan manusiawi sebagaimana perintah Pasal 14 ayat 1 (huruf a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Akibat berkurangnya TKD dari APBN, gaji guru PPPK Paruh Waktu terdampak dan kami sudah menghimpun data-datanya," tegasnya.
Merespons langkah P2G dan Reza Sudrajat (guru honorer Karawang dan anggota P2G), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan, menghormati hal tersebut.
Menurut Menteri Mu'ti, sah-sah saja bila guru honorer maupun organisasi masyarakat mengajukan gugatan ke MK.
"Kami menghormati dan mengikuti sesuai hukum yang berlaku," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti kepada JPNN.com, Rabu (4/3/2026).
Namun, Mendikdasmen menegaskan, tidak ada anggaran pendidikan yang terambil untuk MBG.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 triliun kepada DPR RI. Pengajuan ABT Kememdikdasmen ini bukan untuk program MBG.
“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,” kata Menteri Mu’ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 3 Maret 2026.
Setelah memaparkan pengajuan ABT di DPR, saat ini Kemendikdasmen tengah menunggu keputusan DPR.
ABT adalah permintaan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak. ABT diajukan Kementerian untuk program yang membutuhkan anggaran biaya tambahan.
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu ialah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan. Sebab, saat ini banyak Satuan Pendidikan dalam kondisi yang rusak dan cukup memprihatinkan.
“Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
Program kedua, yakni Program Digitalisasi Pendidikan. Dengan mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto, saat ini setiap Satuan Pendidikan akan mendapat tambahan alokasi IFP (Interaktif Flat Panel) atau PID (Panel Interaktif Digital).
Rencananya di 2026 ini Kemendikdasmen akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan.
“Untuk digitalisasi itu kami akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,” ucapnya.
Program lain yang sudah disetujui DPR adalah program beasiswa untuk guru yang belum meraih jenjang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1).
Dengan program ini, para guru itu akan mendapatkan beasiswa sebesar 3 juta per semester.
“Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu guru se-Indonesia,” kata Menteri Mu’ti.
Guru honorer juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam usulan ABT yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen kepada DPR itu, guru honorer akan mendapatkan tambahan insentif.
“Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” terang Mu’ti.
Mendikdasmen menambahkan, MBG merupakan bagian tak terpisahkan dari program Kemendikdasmen, terutama yang berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
MBG juga merupakan bagian dari program pendidikan karakter yang merupakan program prioritas presiden dan Kemendikdasmen, yang terdiri atas penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, tertib, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, budaya bersih, tata krama, dan sebagainya.
"Jadi, MBG memiliki kaitan yang sangat langsung dengan program Kemendikdasmen,” kata Mu’ti.
Mu’ti lalu mengungkapkan bahwa menurut laporan terakhir Sekjen Kemendikdasmen, penerima MBG saat ini adalah sebanyak 49.614.433 siswa, dari total 53.394.088 siswa sekolah, atau telah mencapai 93 persen dari total siswa di seluruh Indonesia. Yang belum menerima 3.780.445 siswa.
Sementara, sekolah yang sudah menerima sebanyak 288.845 dari total 434.812 Satuan Pendidikan, atau 66,5 persen dari sekolah di Indonesia.
“Jadi capaiannya sudah sangat tinggi,” kata Mendikdasmen.
Kemendikdasmen telah mendapatkan temuan menarik tentang kontribusi program MBG terhadap pendidikan karakter dan motifasi belajar siswa.
Dari kerja sama penelitian dengan Lab Sosio Universitas Indonesia ditemukan bahwa program MBG membantu murid untuk mendapatkan pangan bergizi, khususnya kelompok sosio ekonomi rendah.
MBG juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dari produk maupun makan bersama dan lebih semangat dalam belajar.
Sementara itu, MBG juga sangat disukai dan dirasakan manfaatnya oleh murid.
“Karena itu program ini diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya,” pungkas Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad
