Grid.ID - Dedi Mulyadi soroti kemungkinan puluhan jembatan di Jawa Barat (Jabar) yang terancam ambruk. Ia mengungkap salah satu penyebabnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti soal fasilitas umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah jembatan.
Diketahui, sebanyak 42 jembatan milik pemerintah Jabar membutuhkan perbaikan segera. Sebab jika tidak, fasilitas umum tersebut akan mengalami kerusakan, bahkan bisa roboh.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi dan penggantian jembatan diperkirakan mencapai Rp 395 miliar. Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan bahwa kebutuhan anggaran berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut masih menghitung skema pembiayaan. Termasuk kemungkinan menggunakan pinjaman daerah Rp 2 triliun pada 2026.
Selain itu, Dedi juga meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar untuk memverifikasi ulang kondisi seluruh jembatan milik provinsi. Hal ini berkaitan dengan keselamatan yang ada.
"Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan," ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, meskipun ada 42 jembatan yang berisiko roboh, kondisi jembatan lainnya masih relatif aman. Namun ia menilai risiko kerusakan muncul karena dalam lima tahun terakhir tidak ada pembangunan maupun pemeliharaan yang signifikan.
"Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Yang ada hanya pembangunan Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, itu pun sempat tertunda setahun dan baru dilanjutkan sekarang," kata Dedi.
Dedi pun memastikan rencana perbaikan dan penggantian 42 jembatan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat. Salah satu opsi pembiayaan yang dipertimbangkan adalah pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun.
Sementara itu, Kepala BMPR Jabar, Agung Wahyudi menyebutkan dari total 1.318 jembatan milik Pemprov, ada sebanyak 1.123 unit dalam kondisi baik. Menurutnya, peningkatkan kualitas jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami memastikan setiap ruas jalan provinsi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan konektivitas antar wilayah," jelas Agung.
Kekecewaan Dedi Mulyadi lainnya terkait dengan penggalian kabel optik yang rusak trotoar. Ia pun menegur para pekerja proyek.
"Ini pekerjaan Pemprov kan (trotoar) baru selesai kita menata rapi daerah sini. Ini pekerjaan pake APBD nggak, bapak bisa membersihkan ke seperti semula? Nggak bisa," beber Dedi.
Sebagai seorang Gubernur, Dedi Mulyadi menyoroti kondisi fasilitas publik. Termasuk di antaranya terkait puluhan jembatan di Jawa Barat yang terancam ambruk karena tak kunjung dilakukan perbaikan. (*)
Artikel Asli
