Menko Pangan: Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 61,2 Juta Orang per Februari 2026

Matamata.com - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 27 Februari 2026, program unggulan ini telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Jumlah ini menunjukkan tren peningkatan yang stabil dibandingkan data pertengahan Januari 2026 yang tercatat sebesar 58 juta orang. Pemerintah terus mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa saat ini program tersebut telah didukung oleh 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pemerintah berkomitmen memastikan program MBG berjalan tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Pengawasan dan Ekonomi Lokal Dalam rapat koordinasi implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 di Jawa Tengah, Selasa (3/3), Zulhas menyebut pemerintah tengah menyiapkan Command Center MBG.

Fasilitas ini akan berfungsi sebagai pusat kendali terpadu untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi pelaksanaan program secara nasional.

Zulhas juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan motor penggerak ekonomi daerah. "Program ini melibatkan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, hingga peternak mandiri sebagai pemasok bahan pangan lokal," imbuhnya.

Namun, ia mengakui masih adanya kendala berupa ketidaksesuaian data penerima di sejumlah wilayah. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan pemutakhiran dan validasi data lanjutan guna meminimalkan margin kesalahan.

Skema Khusus Selama Ramadhan Memasuki bulan suci Ramadhan serta masa libur dan cuti bersama, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan dengan penyesuaian mekanisme.

Di wilayah dengan mayoritas penduduk berpuasa, bantuan akan disalurkan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat yang disesuaikan untuk kebutuhan berbuka atau sahur. Sementara itu, sekolah di daerah dengan mayoritas non-muslim akan tetap menjalankan program secara normal seperti biasa. (Antara)