Pantau - Pemerintah menargetkan perpindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan pembangunan di kawasan tersebut.
IKN berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyatakan perpindahan ibu kota akan menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur serta layanan di kawasan ibu kota negara baru.
Ia mengatakan, "Perpindahan ibu kota dilakukan secara terukur, mengikuti progres pembangunan dan kesiapan layanan di IKN".
Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke kawasan IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan kawasan ibu kota negara baru sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Pemerintah juga memeriksa kesiapan infrastruktur dasar serta fasilitas publik yang akan digunakan oleh aparatur negara.
Djamari Chaniago mengatakan, "Fasilitas inti pemerintahan ditinjau, terutama kesiapan infrastruktur utama dan fasilitas pendukung yang akan menopang aktivitas pemerintahan di IKN".
Ia menilai perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas sudah siap digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan.
Pemerintah menilai proses perpindahan kementerian dapat dimulai oleh instansi yang infrastrukturnya telah siap digunakan.
Jika sarana dan prasarana telah tersedia, sebagian pegawai kementerian dapat mulai berkantor di kawasan IKN.
Sejumlah kementerian saat ini juga tengah mempersiapkan tahapan perpindahan pegawai secara bertahap.
Proses tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kesiapan gedung perkantoran serta layanan pendukung di kawasan ibu kota negara baru.
Djamari menambahkan bahwa fasilitas hunian menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perpindahan aparatur negara.
Selain hunian, fasilitas rumah sakit, sekolah, hingga pasar juga menjadi bagian dari dukungan bagi kehidupan aparatur negara yang akan tinggal di IKN.
