Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi tersebut dipengaruhi berakhirnya fenomena La Niña lemah pada Februari 2026 yang kini bergeser ke fase netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 atau dalam kondisi netral dan diperkirakan bertahan hingga Juni 2026.
“Mulai pertengahan tahun, peluang munculnya El Niño kategori lemah hingga moderat mencapai sekitar 50–60 persen sehingga perlu menjadi perhatian,” ujar Faisal dalam konferensi pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menambahkan kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan tetap berada pada fase netral sepanjang tahun.
"Peralihan angin baratan atau Monsun Asia menjadi angin timuran atau Monsun Australia menjadi salah satu penanda dimulainya musim kemarau di Indonesia," ujarnya.
Berdasarkan catatan BMKG, Faisal mengatakan sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 16,3 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.
Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan sebanyak 184 ZOM atau 26,3 persen wilayah akan menyusul memasuki musim kemarau pada Mei 2026, kemudian 163 ZOM atau 23,3 persen wilayah lainnya pada Juni 2026.
Menurutnya, dari total wilayah tersebut, sekitar 325 ZOM atau 46,5 persen diprediksi mengalami awal musim kemarau lebih cepat dari biasanya. Sementara 173 ZOM atau 24,7 persen diperkirakan sesuai dengan normalnya dan 72 ZOM atau 10,3 persen mengalami kemunduran.
"Wilayah yang diprediksi mengalami kemarau lebih awal mencakup sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku hingga sebagian wilayah Papua," ujan Ardhasena.
Berdasarkan Analisis, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Agustus 2026, yang mencakup sekitar 429 ZOM atau 61,4 persen wilayah. Sementara wilayah lainnya diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Juli sekitar 12,6 persen wilayah dan September sekitar 14,3 persen wilayah.
Pada Juli, puncak kemarau diprediksi terjadi di sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga wilayah barat Papua.
Memasuki Agustus, kondisi kering diperkirakan semakin meluas meliputi Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian wilayah Maluku dan Papua.
Sementara itu pada September, puncak kemarau diperkirakan masih terjadi di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, Maluku, serta sebagian kecil Papua.
Lebih lanjut, BMKG juga memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum lebih kering dari kondisi normal. Sebanyak 451 ZOM atau 64,5 persen wilayah diperkirakan mengalami kemarau bawah normal, sedangkan 245 ZOM atau 35,1 persen wilayah berada pada kategori normal.
Adapun wilayah yang berpotensi mengalami kemarau lebih basah dari biasanya hanya sekitar 0,4 persen, yakni di sebagian Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari biasanya,” kata Faisal.
BMKG mengingatkan pemerintah, kementerian, lembaga, hingga masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau 2026.
Di sektor pertanian, petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki masa panen lebih singkat.
Upaya tersebut perlu didukung penguatan pengelolaan sumber daya air, termasuk revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi air untuk memastikan ketersediaan air bersih dan kebutuhan energi.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lingkungan seperti penurunan kualitas udara serta potensi kebakaran hutan dan lahan.
BMKG menegaskan bahwa informasi prediksi iklim tersebut merupakan bagian dari sistem peringatan dini agar dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi oleh seluruh pemangku kepentingan guna meminimalkan risiko kekeringan di Indonesia.
Editor: Redaktur TVRINews
