Dilema Piring MBG: Antara Karakter, Koperasi, dan Prioritas yang Tersesat

Ruang Gedung Gradhika Bhakti Praja di Semarang tampak sesak pada hari Selasa, 3 Maret 2026, kemarin. Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar dengan gempita.

Di sana, retorika saling tumpah ruah. Namun, ada satu pernyataan yang membuat kening saya berkerut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut MBG adalah bagian dari "Pendidikan Karakter".

Katanya, ini soal disiplin, soal antre, soal nilai spiritual dan tanggung jawab, sebuah narasi yang (pastinya) indah di atas kertas. Namun, mari kita bicara jujur di depan proyek makan gratis yang harganya selangit ini. Apakah benar karakter bangsa harus dibangun dengan proyek seharga triliunan rupiah? Atau, jangan-jangan, kita sedang tersesat dalam sebuah labirin prioritas?

Abdul Mu’ti bersuara lantang. MBG dikaitkan dengan "7 Kebiasaan Indonesia Hebat". Makan sehat, disiplin, beribadah. Terdengar sangat pedagogis, memang. Namun, di saat yang sama, Kemendikdasmen harus mengetuk pintu DPR untuk meminta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp181 triliun.

Lalu, untuk apa uang sebanyak itu? Pastinya tidak untuk makan, tetapi untuk menghidupkan kembali 20.000 satuan pendidikan yang kondisinya rusak memprihatinkan. Bayangkan saja, siswa diminta belajar "karakter" lewat makan bersama, sementara atap kelas mereka mungkin hampir roboh.

Kita bicara digitalisasi untuk 325.000 sekolah. Kita bicara beasiswa untuk 150.000 guru yang bahkan belum sarjana. Dan kita bicara insentif guru honorer yang hanya naik dari Rp300 ribu ke Rp400 ribu.

Angka-angka ini adalah sebuah tamparan keras. Kesenjangan antara "proyek makan gratis" dan "fasilitas mumpuni" begitu menganga. Apakah tepat menggelontorkan anggaran masif untuk sebuah proyek makan, sementara fondasi fisik sekolah kita masih megap-megap?

Pendidikan karakter itu jelas (sangatlah) penting. Namun, karakter macam apa yang diharapkan untuk tumbuh di ruang kelas yang bocor?

Lalu, Rakor kemarin membawa kita ke arah yang semakin membingungkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), bicara soal telur. Targetnya 82,9 juta penerima manfaat. Artinya, butuh 82,9 juta telur setiap hari. Maka, lahirlah narasi baru: Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Di sini fokusnya bergeser. Ini bukan lagi sekadar soal gizi anak sekolah. Ini soal perputaran ekonomi desa. Zulhas mengatakan bahwa ini merupakan "Gerakan Ekonomi Rakyat". Koperasi harus jadi agregator. UMKM harus terlibat. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) kemudian menyalurkan miliaran rupiah ke desa-desa.

Pertanyaannya: MBG ini milik siapa? Jika tujuannya pendidikan karakter, mengapa pembahasannya lebih dominan soal rantai pasok telur dan omzet koperasi? Jika tujuannya ekonomi desa, mengapa labelnya "Program Pendidikan"? Kita seperti sedang melihat sebuah proyek ekonomi raksasa yang dibungkus dengan bungkus pendidikan agar terlihat lebih humanis.

Kebingungan tidak berhenti di sana. Target penerimanya siapa? Di Jawa Tengah, data menunjukkan sasaran meliputi siswa TK hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Di Pemalang, daftarnya bertambah lagi: ada lansia di sana.

Ini (jelas) sebuah paradoks. Mendikdasmen bicara soal "karakter siswa". Namun di lapangan, piring ini dibagikan ke ibu hamil dan lansia. Tentu, gizi bagi ibu hamil itu krusial untuk mencegah stunting.

Namun, mengaitkan pemberian makan lansia dengan "kurikulum pendidikan karakter" adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Ambiguitas target ini menunjukkan bahwa program ini belum punya jangkar yang kuat. Semuanya ingin disasar, semuanya ingin diberi, tapi fokusnya berujung kabur.

Di balik angka capaian Jawa Tengah yang menembus 96,98 persen, tersimpan catatan merah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap fakta pahit: ada 22 insiden menonjol di Jawa Tengah sepanjang Januari-Februari 2026. Tertinggi secara nasional.

Ada anak yang mengeluh sakit setelah makan. Ada menu yang kualitasnya di bawah standar. Bahkan, tiga SPPG di Temanggung, Sragen, dan Brebes terpaksa dihentikan sementara karena bermasalah. Belum lagi soal limbah yang tidak terkelola dan sertifikat higienis yang belum dikantongi.

Karakter macam apa yang kita bangun jika anak-anak justru trauma karena makanan yang membuat mereka sakit? Kecepatan mengejar angka "persentase keberhasilan" tampaknya telah mengorbankan aspek paling dasar: keamanan pangan.

Uang Rp6 triliun sudah dikucurkan di Jawa Tengah. Satu SPPG menerima Rp1 miliar per bulan. Dengan uang sebesar itu, insiden keracunan atau makanan berkualitas buruk adalah sebuah dosa besar administratif.

Kita butuh SDM unggul. Kita jelas butuh anak yang sehat. Namun, kita juga butuh kejujuran dalam menetapkan skala prioritas. Pendidikan karakter tidak bisa dibeli dengan satu piring nasi jika nasib guru honorer masih terkatung-katung dengan kenaikan insentif yang "hanya" Rp100 ribu.

Pemerintah harus berani menjawab: Apakah MBG ini murni untuk gizi dan karakter, atau sekadar mesin ekonomi yang dipaksakan masuk ke sekolah? Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi bemper bagi ambisi swasembada pangan dan penguatan koperasi yang belum tentu siap.

Proyek makan memang mengenyangkan perut untuk sesaat. Namun, gedung sekolah yang kokoh, guru yang sejahtera, dan sistem yang amanah adalah nutrisi jangka panjang yang sebenarnya dibutuhkan bangsa ini dalam mengembangkan kualitas pendidikannya. Tanpa itu, kita hanya sedang melakukan pesta pora di atas fondasi pendidikan yang rapuh.