PEMERINTAH Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tengah mematangkan langkah strategis dalam menata kewilayahan guna memacu akselerasi ekonomi di wilayah timur. Salah satu terobosan utama yang disiapkan adalah pembentukan Kecamatan Tegalluar yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis transportasi modern.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, pembentukan Kecamatan Tegalluar bukan sekadar pemekaran wilayah administratif. Kawasan seluas 3.600 hektare tersebut disiapkan untuk menjadi titik integrasi dari lima wilayah kecamatan di sekitarnya.
"Kecamatan Tegalluar diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama dengan keberadaan stasiun KCIC (Kereta Cepat Indonesia–China). Ini adalah langkah kolaborasi lintas sektoral untuk menangkap peluang strategis tersebut," kata Dadang di Bandung, Rabu (4/3).
Baca juga : Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Pemkab Bandung Gelar Pasar Ramadan
Selain fokus pada pengembangan ekonomi di Tegalluar, dia menegaskan urgensi percepatan pemekaran desa. Saat ini, rasio penduduk per desa di Kabupaten Bandung mencapai 13.323 jiwa.
Angka tersebut sudah mencapai 2,3 kali lipat dari syarat minimal regulasi yang ada. Langkah ini diambil demi mengejar target Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan rasio layanan ideal sebesar 10.000 penduduk per desa.
Sedikitnya, ada 70 desa yang telah menyepakati hasil musyawarah desa (musdes) untuk segera diproses pemekarannya. "Upaya ini perlu dipercepat agar pelayanan publik lebih optimal dan rasio penduduk tidak terlalu jenuh dalam satu desa," tambahnya.
Baca juga : Pemkab Bandung Usulkan Dana BOSP Bisa Digunakan untuk Gaji Guru Paruh Waktu
Pada sisi lain, Pemkab Bandung juga mulai mengkaji transformasi sejumlah desa menjadi kelurahan, khususnya bagi wilayah yang sudah memiliki karakteristik ekonomi perkotaan, seperti Desa Margaasih. Meskipun terdapat dinamika aspirasi di tingkat lokal, Dadang memastikan kebijakan tersebut tetap bersandar pada kajian teknis yang mendalam.
Hal ini berkaitan erat dengan penyesuaian regulasi pada tahun 2027 mendatang. "Transformasi ini bertujuan agar struktur organisasi pemerintahan menjadi lebih efisien dan profesional, terutama untuk mengantisipasi kewajiban belanja pegawai sebesar 30% pada 2027 nanti," katanya.
Terkait administrasi kepemimpinan di tingkat bawah, Pemkab Bandung juga tengah bersiap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di 10 desa pada 2 hingga 25 April 2026. Berdasarkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, pelantikan kepala desa terpilih ditargetkan rampung pada awal Mei dengan pengawalan ketat dari Satpol PP dan Kesbangpol.
Dadang memastikan seluruh proses penataan wilayah, baik pembentukan kecamatan baru maupun pemekaran desa, akan melalui audit ketat dari Inspektorat. "Seluruh proses dipastikan transparan untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat," katanya. (E-2)
