Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas memanasnya konflik di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Menurut Idrus, pada tahap awal Indonesia perlu menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan ketidaksetujuan terhadap langkah militer yang dilakukan AS dan Israel.
Advertisement
"Ini prinsip!” tegas Idrus dalam keterangannya, Rabu (4/3).
Sikap itu penting sebagai penegasan posisi politik luar negeri Indonesia, sekaligus menjadi "warning" diplomatik atas keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Sikap ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memegang teguh prinsip bebas aktif sebuah doktrin yang sejak awal menempatkan Indonesia sebagai kekuatan diplomasi di antara blok-blok kepentingan global yang saling beradu"
"Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional," ujar Idrus.
Waketum Golkar ini menegaskan, strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi, khususnya amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Dasasila Bandung, serta doktrin politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh terseret arus konflik, tetapi juga tidak boleh diam terhadap pelanggaran prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
Idrus menjelaskan, prinsip dasar keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal adalah memperkuat jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Karena itu, menurut dia, langkah penyerangan yang ditempuh AS dan Israel secara diametral bertentangan dengan tujuan forum tersebut.
“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasa sila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” katanya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis sembilan poin sikap resmi yang mengutuk keras tindakan militer Israel yang didukung AS. MUI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Khamenei dan mendesak pemerintah Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif menghadirkan perdamaian, terutama dalam isu Palestina.
Merespons desakan MUI tersebut, Idrus memahami bahwa Desakan untuk keluar dari BoP memang lahir dari semangat moral yang patut dihargai. Namun, keputusan diplomatik sejatinya tidak cukup hanya dilandasi “emosionalitas” yang begitu spontan. Ia membutuhkan kalkulasi dingin tentang apa yang akan terselesaikan setelah mengambil sikap. Keluar dari forum bukan berarti bebas dari tanggung jawab, melainkan justru kehilangan kursi di meja tempat nasib kawasan dibicarakan.
Menurut Idrus, dalam tradisi diplomasi Indonesia yang bebas aktif, sikap tegas kita tidak pernah diperlihatkan dengan cara lepas tangan; sebaliknya, justru dengan penguatan sikap dan peran yang efektif mengendalikan arah perdamaian.
Berangkat dari dasar pemikiran ini, Idrus berpandangan Indonesia tidak perlu tergesa-gesa dan secara serta keluar dari forum, urgensi tetap di BoP justru bisa mempertegas posisi politik di dalamnya.
"Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada," ujarnya.
